KABUPATEN – Hampir dua bulan tanpa kepastian, ratusan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang dimutasi Plt Bupati Malang H.M. Sanusi pada 31 Mei lalu akhirnya mendapat kepastian.

Kemarin (12/7) sebanyak 232 pejabat eselon III dan IV resmi dikukuhkan sekaligus diserahterimakan ke jabatan yang baru.

Inspektur Kabupaten Malang Tridiyah Maistuti menyatakan, pengukuhan 232 pejabat administrator dan pengawas ini boleh dikatakan istimewa. ”Karena rekomendasinya langsung dari Menteri Dalam Negeri,” kata Tridiyah usai sertijab.

Sempat terhambat karena pro dan kontra keabsahan pelantikan yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas Bupati Malang, Tridiyah memastikan pengukuhan pejabat eselon III dan IV kemarin sudah berkekuatan hukum tetap.

Seperti diberitakan, Plt Bupati Malang H.M. Sanusi sudah mendapat izin mutasi dari Kemendagri. Izin tersebut turun pada 14 Juni lalu. Namun, izin tersebut hanya untuk pejabat administrator dan pengawas.

Sebab untuk izin mutasi di tingkat eselon II, tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Malang terlebih dahulu harus mengantongi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

”Pada prinsipnya, Kemendagri menyetujui apa yang sudah dilakukan (pemkab) pada 31 Mei lalu. Dan tidak ada rekomendasi maupun klausul yang memerintahkan untuk dilakukan pengukuhan ulang,” kata Tridiyah.

Namun demi meyakinkan bahwa prosedur telah dilalui, maka pengukuhan pejabat yang sudah dilantik pada 31 Mei lalu dilakukan sekaligus disertijabkan. Tridiyah menuturkan, pengukuhan ini dilakukan supaya roda pemerintahan berjalan tanpa keragu-raguan.

Sementara terkait pengisian jabatan eselon II, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang itu mengatakan, tidak lama lagi pengukuhan dan sertijabnya juga akan dilakukan.

”Kami sudah running. Mudah-mudahan nututi. Sudah tidak ada masalah di KASN. Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah clear semua,” kata Tridiyah.

Apakah perlu dilakukan pengukuhan ulang? Tridiyah menuturkan, itu mungkin saja terjadi. ”Kalau nggak mantep bisa dilakukan pengukuhan (ulang). Tapi, kalau mantep ya langsung sertijab tidak masalah,” terangnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Didik Budi Muljono mengingatkan, terhitung mulai Senin (15/7) seluruh pejabat yang dikukuhkan kemarin sudah menempati jabatan baru.

”Setelah menerima surat perintah melaksanakan tugas (SPMT), maka Senin besok semua sudah harus bekerja di tempat yang baru. Nggak usah lagi rasan-rasan pimpinan.

Rotasi itu hal yang biasa terjadi dalam pemerintahan,” kata Didik di sela-sela pembacaan sambutannya usai sertijab.

Didik berharap, seluruh ASN pemkab turut andil dalam membangun Kabupaten Malang. Baik dari aspek sumber daya manusia maupun infrastruktur.

”Tetap berkoordinasi dengan pejabat yang lama boleh, supaya tahu apa yang menjadi tugas ke depannya. Yang jelas obsesi kita sekarang adalah membangun ibu kota Kepanjen supaya tidak kalah dengan daerah yang lain,” tukas Didik.

Sebelumnya, munculnya surat tembusan dari Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprof) Jatim tentang penundaan pelantikan ASN di Kabupaten Malang sempat membuat publik bertanya-tanya.

Dalam surat Nomor 821.2/5946/204.4/2019 yang ditandatangani oleh Sekdaprof Heru Tjahjono pada 16 Mei lalu, disampaikan bahwa pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas Pemkab Malang belum dapat disetujui sampai bupati Malang dilantik secara definitif.

Pewarta : Farik Fajarwati
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Mahmudan

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.