Tidak Tegas, Sandiaga Uno Malah Minta Solusi Tanah Abang ke Warga
Sandiaga Uno malah minta solusi warga melalui petisi, terkait PKL Pasar Tanah Abang @ Kompas.com/Kahfi Dirga Cahya

MALANGTODAY.NET – Polemik pembenahan Pasar Tanah Abang, Jakarta masih berlanjut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno malah meminta solusi warga untuk menangani kawasan yang selalu ramai tersebut.

Dilansir dari cnnindonesia.com, Sandiaga Uno meminta seluruh warga Jakarta untuk menandatangani petisi di akun change.org, mengenai solusi penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Awalnya, warga Jakarta mengajukan petisi atas ketidaksetujuan mereka dengan konsep penataan yang ada di gagas oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap Jalan Jatibaru Raya yang beralih fungsi menjadi lapak pedagang kaki lima (PKL).

Bukannya memberikan solusi terhadap warga, pria nomor dua di Jakarta tersebut malah menantang seluruh warga DKI Jakarta yang tergabung dalam petisi tersebut, untuk mencarikan solusi yang pas bagi kawasan Tanah Abang.

“Nanti kami akan undang mereka agar mereka berikan alternatif solusinya yang seperti apa. Jadi yang puluhan ribu (tanda tangan) ini bisa berpartisipasi,” jelas Sandi.

Ia juga menambahkan bahwa penandatangan petisi tersebut tidak hanya ribut di dunia maya, tapi juga mencari solusi agar PKL tersebut bisa kembali ke tempatnya, yaitu blok G Pasar Tanah Abang sekaligus tetap ramai pembeli.

Sebelumnya, PKL tersebut telah dialokasikan ke kawasan blok G Pasar Tanah Abang. Tapi karena sepinya pembeli, pedagang akhirnya nekat kembali ke trotoar Jalan Jatibaru Raya dan berjualan disana.

Petisi yang berjudul Kembalikan Fungsi Jalan dan Trotoar Tanah Abang itu, sudah ditandatangani lebih dari 43 ribu orang. Petisi yang dicetuskan oleh netizen bernama Iwan M itu, mengatakan bahwa kebijakan gubernur DKI Jakarta yang memfasilitasi PKL Tanah Abang dengan tenda gratis sangat menyalahi Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kebijakan tersebut menggeser hak pedestrian yang seharusnya menggunakan trotoar sebagai tempat berjalan, bukan hak PKL untuk mencari nafkah.

Nantinya jika petisi tersebut sudah ditandatangani oleh 50 ribu orang, akan dikirmkan ke Presiden Jokowi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Loading...