Kehadiran Romli Atmasasmita di Praperadilan Setnov Dipermasalahkan KPK, Kenapa?
Romli Atmasasmita @ Kompasiana

MALANGTODAY.NET – Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempermasalahkan atas dihadirkannya ahli hukum pidana Romli Atmasasmita oleh pihak Setya Novanto (Setnov) pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/09).

KPK menilai ada konflik kepentingan karena sebelumnya Romli Atmasasmita juga pernah menyatakan pendapatnya pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pansus Hak Angket KPK.

“Kami pertanyakan karena ahli juga pernah hadiri Pansus karena keterangan yang sudah diberikan di Pansus berimplikasi, tentu ranahnya berbeda karena ranahnya hukum dengan di luar hukum,” kata Kepala Biro Hukum KPK Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seperti dilansir dari Antara, Selasa (26/09).

Sementara itu, Ketut Mulya Arsana anggota tim kuasa Hukum Setnov menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dengan dihadirkannya Romli Atmasasmita tersebut.

Baca Juga:KPK Periksa Dua Saksi untuk Tersangka Korupsi E-KTP Setnov

“Tidak ada konflik kepentingan di sini karena tidak ada kaitannya dengan Pansus,” kata Ketut.

Sementara itu, Romli pun menyatakan bahwa proses praperadilan berbeda dengan proses di DPR terkait Pansus Hak Angket itu.

“Di sini proses hukum, di sana proses politik,” ucap Romli.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakum Tunggal Cepi Iskandar menggelar sidang lanjutan praperadilan Setnov dengan agenda mendengarakan keterangan ahli dari pihak pemohon dalam hal ini setnov.

Adapun ahli-ahli yang dihadirkan antara lain ahli hukum pidana Romli Atmasasmita, ahli hukum acara pidana Chairul Huda, dan ahli administrasi negara I Gede Pantja Astawa.

KPK telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-e) tahun 2011-2012 pada Kemendagri pada 17 Juli 2017.

Setya Novanto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri.

Setya Novanto disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.