Rektor PTN Diminta Perhatikan Kemampuan Mahasiswa Bayar Uang Pangkal

JawaPos.com – Kemenristekdikti meminta seluruh rektor perguruan tinggi negeri (PTN) untuk memperhatikan kemampuan ekonomi calon mahasiswa yang melalui jalur mandiri dalam menetapkan uang pangkal. Bagi yang tidak mampu tidak dikenakan uang pangkal atau pungutan lain selain uang kuliah tunggal (UKT). Seleksi tetap harus berdasarkan prestasi dan pendekatan lokalitas.

Kuota jalur mandiri adalah maksimal 30 persen dari daya tampung. ”Dari kuota tersebut jika mahasiswa yang diterima dari golonga kaya, kalau bayar lebih ya silahkan. Tapi jika mahasiswa itu dari kalangan tidak mampu rektornya wajib memberikan solusi,” kata Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir kepada Jawa Pos Jumat (19/7). Jalan keluarnya, lanjut Nasir, bisa diajukan ke bidik misi atau membayar UKT di level I sebesar Rp 500 ribu dan 1 juta untuk level II per semester.

Apakah yang pasti diterima adalah calon mahasiswa yang menyumbang besar? Belum tentu. Karena proses seleksi juga berdasarkan nilai prestasi akademik dan lokalitas daerah masing-masing. Nasir tidak memungkiri banyak pendaftar dari ibu kota menyasar kampus-kampus negeri di daerah. Bahkan, hingga luar pulau.

Jika tidak dikontrol, malah akan mematikan potensi siswa daerah lantaran kalah bersaing. Artinya, pemerataan pendidikan malah tidak berjalan. Bisa jadi muncul persepsi bahwa kampus negeri hanya milik siswa ibu kota dan berduit. ”Jadi calon mahasiswa mengisi uang pangkal mahal terus diterima tidak ada itu. Ada yang mengisi mahal tapi tidak diterima,” jelasnya.

Sementara itu, Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung dan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menerapkan uang pangkal pada seleksi jalur mandiri mereka. Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad Syauqi Lukman menuturkan, membebaskan UKT dan uang pangkal bagi calon mahasiswanya yang miskin. Bahkan, kampus menyediakan asrama untuk tinggal selama dua semester pertama.

”Dengan menunjukkan kartu Indonesia pintar (KIP, kartu program keluarga harapan (KPKH), kartu Jakarta Pintar (KJP), dan kartu keluarga sejahtera (KKS),” terang Syauqi melalui sambungan telepon. Pihaknya tidak menerima surat keterangan miskin. Berdasarkan pengalaman, surat tersebut rawan dimainkan, diselewengkan, dan dipalsukan. Mengaku miskin padahal tergolong mampu secara finansial.

Rektor Unair Mohammad Nasih mengatakan, UKT bejenjang berlaku untuk mahasiswa jalur SNM PTN dan SBM PTN saja. Tidak untuk jalur mandiri. ”Kalau sama tidak ada bedanya dong. Terus apa gunanya ada Mandiri,” ujar Nasih. Di sisi lain, menurut dia, bidik misi sudah tersedia dalam jumlah yang sangat banyak.

Dia mengusulkan agar pemerintah pusat menambahkan bantuan pendanaan untuk PTN yang memberikan keringanan kepada mahasiswa miskin. Sehingga tetap dapat menjaga mutu. ”Dan juga bagi calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu tidak sungkan untuk mendaftar bidik misi atau mendapatkan KIP. Sehingga kami bisa membantu mereka dengan optimal,” tandasnya.

Di sisi lain, Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI) tidak menetapkan uang pangkal. Rektor ITB Kadarsah Suryadi menegaskan, biaya pendidikan di ITB adalah gratis bagi yang tidak mampu. Untuk yang mampu silahkan bayar sesuai kemampuan orang tua atau penyandang dana. ” Jalur mandiri ITB bisa masuk tambahan bidik misi dan kita berikan keringanan UKT,” jelasnya.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.