KEPANJEN – Pekerjaan rumah (PR) Pemkab Malang untuk memperhatikan kelayakan jalan memang cukup banyak. Data di dinas pekerjaan umum bina marga (DPUBM) mencatat, saat ini terdapat 1.667 kilometer jalan kabupaten yang berada di bawah pengawasan mereka. Belum lagi jalan desa yang panjangnya mencapai 7.000 kilometer lebih. Jalan-jalan itu tersebar di 378 desa.

Panjangnya jalan yang harus diurusi itu membuat Pemkab Malang lebih selektif dalam mengalokasikan biaya perawatan. Jika ditotal, tahun  ini DPUBM mengalokasikan anggaran senilai Rp 30 miliar untuk pemeliharaan maupun peningkatan jalan daerah. ”Itu untuk pelaksanaan (pemeliharaan) sampai akhir tahun,” kata Kepala DPUBM Kabupaten Malang Romdhoni beberapa waktu lalu.

Secara keseluruhan sampai akhir semester pertama tahun anggaran 2019, dia menjelaskan bila pekerjaan fisik yang sudah mereka tuntaskan mencapai 70 persen.

Sisanya, selain masih dalam tahap pengerjaan, juga ada yang masih dalam proses lelang. Bukan hanya diperuntukkan bagi pembenahan jalan, Romdhoni menuturkan bahwa anggaran tersebut juga include untuk peningkatan drainase.

Seperti yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan di Jalan Raya Sukoraharjo. ”Di sana (Sukoraharjo) kami lakukan peningkatan kurang lebih 6 kilometer. Ada juga di Turen, Bantur, Wajak, dan di beberapa tempat yang lainnya sekarang sedang kami kerjakan,” jelas Romdhoni.

Disinggung soal peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten, mantan kepala dinas PU cipta karya itu menuturkan bila pihaknya sudah menyiapkan strategi untuk menangani problem klasik tersebut.

Salah satunya yakni memanfaatkan pengelolaan dana desa (DD). Romdhoni menargetkan, tahun depan panjang jalan kabupaten bisa ditambah sampai 4.500 meter. Dengan eksisting yang sudah ada saat ini, artinya akan ada 2.833 kilometer jalan desa yang akan dinaikkan kelasnya menjadi jalan kabupaten.

”Dengan adanya inventarisasi jalan itu, harapannya antara pemerintah desa dengan pemkab tidak saling lempar tanggung jawab. Mana yang harus dikerjakan oleh pemkab dan mana yang menjadi tanggungan pemerintah desa,” beber Romdhoni.

Ditanya soal ruas jalan mana saja yang dimungkinkan naik kelas, Romdhoni menjabarkan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh pihaknya. Di antaranya, jalan desa yang intensitas lalu lintasnya tinggi dan menjadi poros strategis.

”Tapi, selama status jalan tersebut belum dinaikkan, ya kami tidak bisa melaksanakan peningkatan karena nanti justru menyalahi aturan,” ujarnya.

Secara prosedural, sebelum meningkatkan status jalan tersebut, DPUBM Kabupaten Malang terlebih dahulu harus mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. ”Kami sudah berkirim surat terkait peningkatan status jalan tersebut, semoga bisa segera ditindaklanjuti,” tambahnya.

Pewarta : Farik Fajarwati
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Bayu Mulya

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.