Rekrut 52 Ribu Guru PNS, Ditambah Pengangkatan Honorer  - JPNN.COM

MALANG – Jumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Malang belum sebanding dengan jumlah guru brrstatus ASN (Aparatur Sipil Negara). Hitungan kasar PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kabupaten Malang, tenaga honorer di lembaga pengajaran Kabupaten Malang masih mendominasi daripada ASN.

“Yang paling dasar saja ambil contoh di SD, paling tidak butuh 6 orang PNS jadi guru kepala tiap kelas, lainnya guru mata pelajaran plus kepala sekolah jadi 9 orang,” urut Ketua PGRI Kabupaten Malang, Drs Dwi Sucipto SH MPd.

Jika dihitung kasar jumlah 9 orang dikali 1200 lembaga pendidikan di Kabupaten Malang, maka hasilnya Kabupaten Malang membutuhkan 10 Ribuan ASN. “Tapi kenyataannya yang ada di sekolah ASN hampir habis, jadinya diganti honorer, paling di lembaga guru negerinya tinggal 3, artinya dapat dikatakan secara kasar kurang separuh, kurang 5000 ASN,” tambahnya.

Menyambut HUT ke-74 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2019, PGRI Kabupaten Malang pun berharap pemerintah segera menaikkan kelas status guru-guru yang masih berstatus non-ASN atau honorer, GTT dan PTT yang jumlahnya ribuan itu.

Dwi ditemui dalam acara workshop bertajuk Peningkatan Kompetensi dalam Mewujudkan SDM Unggul di Era Revolusi Industri 4.0, di Gedung PGRI Kabupaten Malang, Minggu, (13/10) berharap pemerintah lebih memperhatikan nasib guru.

“Agar nasib guru yang mengampu pekerjaan di lembaga-lembaga sekolah milik negara, yang mereka masih honorer harapan kami secepatnya dituntaskan,” tukas Dwi.

Menurutnya, di lembaga atau sekolah milik negara idealnya harus diampu oleh guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sedangkan sekarang ini kenyataannya masih banyak yang prosesnya dilaksanakan oleh honorer,” tambahnya

Keluhan juga datang dari honorer non guru atau GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap). Pekerjaan yang biasa diisi seperti TU, penjaga sekolah, hingga tenaga operator yang sudah puluhan tahun mengabdi hingga kini belum ada kejelasan payung hukum untuk diangkat sebagai ASN.

“Makanya kami berharap kepada pemerintah agar segera menerbitkan payung hukum, kami PGRI berharap di HUT ke 74 ini ada kado istimewa berupa peningkatan status dari honorer menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja,” tutupnya.

Pewarta: Elfran Vido
Foto: Elfran Vido
Penyunting: Fia

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.