MALANG KOTA – Kasus perceraian mendominasi perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang. Itu tercatat sejak 2 Januari hingga September 2019. Dalam kurun waktu tersebut, tercatat ada 177 perkara perdata yang masuk ke PN.

Rinciannya, kasus perceraian ada 72 perkara, 56 perkara kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan wanprestasi ada 19 perkara. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, hingga 17 September 2018, ada sekitar 188 perkara. Artinya, ada penurunan perkara yang diadukan ke PN.

Humas PN Malang Djuwanto menyatakan, penyebab perkara perceraian didominasi perselingkuhan, pertengkaran yang tidak dapat dipersatukan, maupun impitan ekonomi. Dia juga menambahkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan PP No.9 Tahun 1975 tentang Perceraian.

Di pasal 21, disebutkan bahwa gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama. ”Selain itu, ada pula yurisprudensi yang mengatur bahwa ketidakcocokan yang tidak bisa diatasi lagi, sehingga apabila pasangan yang memenuhi ketentuan dalam yurisprudensi tersebut gugat cerai dapat dikabulkan,” ujarnya.

Dalam putusan MA No. 238 PK/Pdt/2004, Mahkamah Agung disebutkan bahwa ketidakcocokan yang tidak bisa diatasi lagi (onheelbare tweespalt) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai.

Sehingga dalam putusan tersebut Djuwanto menerangkan, ketidakcocokan adalah ketika pasangan suami-istri yang sering cekcok dan berselisih terus-menerus. Yang mana sudah tidak ada lagi jalan keluar, sehingga suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan.

Djuwanto menambahkan, tidak semua gugat cerai berakhir perceraian. Tapi persentasenya kecil. ”Memang sangat jarang, tapi ada yang rujuk sebelum gugat cerai diputus, tapi bukan saya yang menangani,” jelasnya.

Untuk kasus PMH, Djuwanto menyebut cakupannya sangat luas. Sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), bahwa segala perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain dapat dikategorikan sebagai PMH. Dia juga memberikan contoh terkait perkara jual beli tanah.

Apabila dalam kesepakatan jual beli tiba-tiba penjual menaikkan harga secara sepihak, hal tersebut dikategorikan sebagai PMH. Namun, hal tersebut dapat dikategorikan menjadi wanprestasi, apabila dalam kesepakatan tersebut pembeli yang tidak membayar atau penjual yang tidak menyerahkan tanahnya. ”Dalam PMH diperlukan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian,” ujarnya.

Dia juga berharap agar PN Malang dapat berusaha lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah penanganan perkara dalam waktu secepat mungkin, sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan.

Yang dimaksudkan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama serta biaya yang ringan. ”Sesuai aturan kan hakim harus bersikap pasif, sehingga yang dapat kami lakukan adalah memberi pelayanan sebaik mungkin,” ungkapnya.

Pewarta : Eri
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Abdul Muntholib

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.