MALANG KOTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kecolongan. Meski sudah membatasi izin pendirian toko modern sejak 2017 lalu, tapi masih banyak yang bermunculan. Bahkan, banyak yang beroperasi tanpa izin dari pemkot.

Hal itu diakui oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang Erik Setyo Santoso. ”Iya, boleh dikatakan begitu (kecolongan),” ujar Erik, kemarin (21/7).

Sebelumnya, Wali Kota Malang Sutiaji menegaskan, dia tidak pernah membuat moratorium izin pendirian toko modern. Namun, informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, pemkot melakukan pembatasan izin toko modern sejak 2017.

Pembatasan itu mencuat saat hearing Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Kota Malang dengan pemkot yang diwakili DPMPTSP pada Oktober 2018 lalu. Tapi kebijakan itu bersifat lisan. Hingga kini DPRD Kota Malang tidak menerima draf moratorium izin toko modern.

Erik membenarkan bahwa pembatasan izin pendirian toko modern itu berupa pernyataan lisan yang disampaikan pemkot kepada dewan. ”Iya memang,” terang pejabat eselon II B Pemkot Malang itu.

Ditanya berapa toko modern yang berdiri pasca pembatasan pada 2017 lalu? Erik tidak mengetahui secara pasti. Sebab, mereka tidak mengajukan izin ke pemkot. ”Yang tidak berizin ya saya tidak tahu berapa jumlahnya. Kalau mau diapakan ya itu berarti domain penindakan,” tandasnya.

Legislator Sebut Ada Pembatasan Indomaret-Alfamart

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Malang Nawang Nugraning Widhi menyatakan, pihaknya sudah beberapa kali memanggil DPMPTSP. Mulanya, para legislator itu mempertanyakan komitmen pemkot untuk membatasi izin toko modern. Sebab, saat hearing pada Oktober 2018 lalu, DPMPTSP menegaskan adanya pembatasan izin toko modern.

Kala itu, dia tidak tahu apakah pembatasan itu berlaku untuk semua toko modern atau hanya Indomaret dan Alfamart. ”Tapi waktu itu yang gencar berdiri kan Indomaret dan Alfamart. Kemungkinan ya dua itu (Indomaret-Alfamart),” katanya.

Nawang sempat menyalahkan pemkot. Seolah membiarkan toko modern bermunculan tanpa izin. Tapi dia kemudian menyadari posisi pemkot. ”Rupanya pemkot juga bingung mau mengendalikan ya bagaimana. Mereka kan tidak izin,” kata pria yang membidangi komisi hukum dan pemerintahan itu.

Menurut informasi yang diterima Nawang, sejumlah toko modern bermunculan sejak ada peraturan baru. Yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Dalam aturan tersebut dijelaskan, setiap pelaku usaha harus melakukan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS). Pengajuan izinnya langsung kepada lembaga OSS di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Ekonomi).

Bagi pelaku usaha yang sudah mengajukan izin OSS, akan mendapatkan nomor induk berusaha (NIB). NIB itulah yang dijadikan dasar untuk mengajukan izin lain, seperti izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan (Ho), dan perizinan lain.

”Tapi sejak adanya aturan OSS, banyak pendirian toko modern yang hanya bermodalkan OSS,” kata dia.

”OSS itu dianggap sama dengan surat izin usaha perdagangan (SIUP),” tambah pria yang diangkat menjadi anggota DPRD melalui pergantian antarwaktu (PAW) itu.

Seperti diberitakan, sejak 2018 lalu pemkot mencurigai banyak pendirian toko modern yang tidak mengantongi IMB. Mereka hanya mengajukan izin OSS, lalu beroperasi. Namun, pemkot tidak mempunyai data berapa jumlah toko modern yang berdiri hanya mengantongi izin OSS, tanpa dilengkapi IMB.

Nawang mengaku sudah mendata beberapa Indomaret yang berdiri setelah ada pembatasan izin toko modern. Dia menduga Indomaret tersebut tidak berizin.

Di antaranya, Indomaret di Jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang. ”Setahu saya itu (Indomaret di Jalan Mayjend Sungkono),” kata dia.

Kemarin (21/7) wartawan koran ini juga memantau Indomaret di Jalan Mayjend Sungkono yang ditengarai ilegal. Efendy, pemilik toko kelontong yang lokasinya berhadapan dengan Indomaret di Jalan Mayjend Sungkono itu menyatakan, sejak awal dia bersama warga sekitar tidak menyetujui pendirian indomaret.

Warga Buring Tolak Pendirian Indomaret

Sejak 2018 lalu, dia bersama warga menolak pendirian Indomaret, sehingga diyakini tidak mempunyai izin gangguan. Sebab, untuk mendapatkan izin gangguan, harus mendapatkan izin dari warga sekitar. ”Makanya kami meminta pemkot menutup,” kata dia.

Selain itu, Jawa Pos Radar Malang juga memantau Indomaret di Jalan Raden Intan. Berdasarkan data dari Satpol PP Kota Malang, Indomaret di Jalan Raden Intan itu tidak mengantongi izin. Tidak menutup kemungkinan ada toko modern lain yang ditengarai ilegal selain Indomaret. Namun, wartawan koran ini tidak menemukan.

Menanggapi adanya beberapa Indomaret yang dinilai belum berizin, Event Organizer PT Indomarco Prismatama (Indomaret Group) Cabang Malang Evi menyatakan, pihaknya tidak berwenang menjawab hal tersebut. Menurut dia, ada bagian tersendiri yang menangani. ”Kurang ngerti saya. Nanti saya sampaikan ke atasan saja,” terangnya singkat. 

Pewarta : M.Badar Risqullah, Fajrus Shidiq
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Mahmudan

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.