MALANG KOTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang punya dua skenario penanggulangan problem pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supiturang.

Selain menggandeng pihak ketiga, hasil pengolahan sampahnya juga diupayakan memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sekretaris Kota (Sekkota) Malang Wasto memaparkan, PBB mengapresiasi suatu negara atau lembaga yang berhasil menekan polutan dari sampah. Sebelum memberikan kompensasi, organisasi gabungan negara-negara di dunia itu akan menerjunkan tim audit. Tim dari Singapura itu yang akan menghitung seberapa besar inovasi hasil pengolahan sampah mampu meminimalisasi polutan.

”Nah, ini sangat besar kompensasinya dari PBB,” ujar Wasto yang tidak menyebut berapa nilai kompensasi dari PBB ketika ditemui di ruang kerjanya kemarin (14/8).

Namun, mantan kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang itu menegaskan, kompensasi dari PBB bukan menjadi tujuan utama pemkot.

Pihaknya mengutamakan pengolahan sampah untuk memperpanjang usia TPA di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Bagi Wasto, ”jualan” sampah TPA Supiturang ke PBB itu hanya dampak positif dari pengolahan sampah. ”Apakah sampah menjadi lahan bisnis atau tidak, yang lebih penting masalah sampah bisa teratasi,” tegas pejabat eselon II-B Pemkot Malang itu.

Wasto mengungkapkan, setiap hari ada kiriman sekitar 600 ton sampah di TPA Supiturang. Jika sampah yang masuk setiap harinya sama, maka usia TPA Supiturang diperkirakan hanya bertahan hingga tujuh tahun mendatang.

Sesuai data yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, luas lahan TPA Supiturang sekitar 15 hektare. Sebelumnya, wacana keterbatasan kapasitas TPA Supiturang sudah mencuat. Bahkan, sempat diwacanakan ada pembebasan lahan.

Disinggung mengenai pengolahan sampah yang disiapkan pemkot? Wasto menyatakan, perlu tipping fee yaitu pemkot membayar biaya pengolahan sampah kepada pihak ketiga. ”Di negara maju, sudah diminta partisipasinya dalam bidang lingkungan hidup. Khususnya upaya menurunkan emisi gas,” kata Wasto.

Dia menambahkan, sudah ada tiga investor yang siap mengolah sampah di TPA Supiturang. Salah satunya dari Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI. Hanya, Wasto mengatakan, presentasi yang dipaparkan investor rata-rata bukan kajian komprehensif.

”Makanya kami memohon ke Bappenas untuk mem-backup kajian (secara komprehensif), langkah apa yang visible secara ekonomi,” tuturnya.

Di antara ketiga investor tersebut, ada yang menawarkan pengolahan sampah menjadi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA). Ada juga briket yang disebut-sebut sebagai bahan bakar batu bara. ”Kalau mana yang paling memungkinkan, ya saat ini belum ada kajian komprehensif,” terangnya lagi.

Wasto menambahkan, pemkot bisa saja mengandalkan badan usaha milik daerah (BUMD). Yakni, Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda Tunas). ”Selanjutnya BUMD yang melakukan kerja sama dengan swasta,” kata mantan kepala Bappeda itu.

Dalam konteks kemandirian pembiayaan, Wasto menyebut, pihaknya bisa mengandalkan Perumda Tunas. Jika dikelola BUMD, kata dia, tujuan profit dan sosial harus dijalankan seimbang. ”Menurut sebagian pihak kan sampah bisa menghasilkan nilai ekonomi. Apakah menjadi listrik atau apa, ya nanti dilihat,” jelasnya.

Dalam waktu dekat ini, Wasto fokus mengkaji pengolahan sampah di TPA Supiturang. Apalagi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) sudah mengucurkan dana hibah pengelolaan sanitary landfill senilai Rp 200 miliar.

Namun, implikasinya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang harus menyiapkan deposit tanah untuk perluasan TPA. ”Problem sampah tinggal menunggu waktu. Lahan terbatas, sementara sampahnya semakin banyak. Jika tidak ada persiapan dan konsep dini menurutnya akan menjadi persoalan besar,” terangnya.

Opsinya, kata dia, menambah lahan atau pemanfaatan teknologi tertentu. Misalnya teknologi sampah menjadi energi listrik, maka dibutuhkan pemanfaatan sampah yang banyak.

Namun, pihaknya perlu menimbang keuntungan nilai dari setiap kerja sama yang ditawarkan. ”Mau dijadikan apa, yang penting bagi kami persoalan sampah terselesaikan. Tentu dengan kemampuan (keuangan, Red) pemkot,” katanya lagi. 

Pewarta : Fajrus Shidiq
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Mahmudan

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.