KEPANJEN – Gebrakan besar diusung Pemkab Malang dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020. Khususnya untuk pos pendapatan asli daerah (PAD).

Plt Bupati Malang H.M. Sanusi menargetkan kenaikan angka PAD pada 2020 sebesar Rp 100 miliar. Untuk diketahui dalam tahun anggaran 2019 ini, pemkab menargetkan PAD Rp 525 miliar. Jika ditambah Rp 100 miliar, artinya target pendapatan di tahun depan senilai Rp 625 miliar.

”Yang paling utama akan kami genjot dari sektor pajaknya, termasuk juga retribusi, sekarang sedang kami bahas bersama dewan,” kata Sanusi usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang kemarin (7/8).

Berkaca dari tahun sebelumnya, perolehan pajak terbesar di Kabupaten Malang masih didominasi dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB). Serta bea pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Nilai jual objek pajak (NJOP) pun akan menjadi salah satu perhatian pemkab untuk meningkatkan PAD. Utamanya untuk lahan-lahan yang berada di kawasan strategis.

Seperti Kecamatan Singosari, Karangploso, Dau, Pakis, Pakisaji, dan Kepanjen. Seperti diketahui, sejumlah proyek besar direncanakan berada di sejumlah daerah tersebut.

Selain PBB dan BPHTB, sektor lainnya juga akan dimaksimalkan pemkab. ”Kami juga akan maksimalkan sektor lain, seperti retribusi, pajak reklame, maupun pajak hiburan,” sambung politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Tidak terkecuali juga peningkatan potensi PAD dari sektor badan usaha milik daerah (BUMD).

Pewarta : Farik Fajarwati
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Bayu Mulya

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.