Ratusan Karyawan Freeport Mogok Kerja di PHK
Ilustrasi karyawan PT Freeport © rilis.id

MALANGTODAY.NET– Terkait kemelut tak berujung antara pemerintah Indonesia dengan Freeport, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana angkat bicara.

Pria yang biasa disapa Hikmahanto tersebut mengatakan Pemerintah Amerika Serikat (AS) tidak seharusnya menekan pemerintah Indonesia terkait Freeport di alam demokratis. Ini karena pemerintah Indonesia harus mendengar suara rakyat.

“Justru pemerintah memberi jalan keluar dengan memberi opsi kepada Freeport apakah tetap memegang Kontrak Karya (KK) tetapi harus memurnikan di Indonesia atau mengubah diri menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan tetap melakukan ekspor,” ujar pria kelahiran Jakarta ini.”Freeport tidak mungkin membelenggu kedaulatan pemerintah Indonesia dengan Kontrak Karya. Kalaulah pemerintah Indonesia saat ini harus tunduk dengan tekanan dari pemerintah AS, tidak akan ada jaminan bahwa pemerintahan yang akan datang akan lebih tidak bersahabat terhadap Freeport,” imbuh pria yang meraih gelar Master of Law (LL.M) dari Jepang tersebut.

Dilansir dari Antara, Hikmahanto menyatakan dinamika politik di dalam negeri akan memanfaatkan arogansi pemerintah AS dan Freeport untuk mendulang suara. Janji pun akan ditunaikan saat mereka mendapatkan kekuasaan.Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence berencana melakukan kunjungan kerja di Indonesia.Hal tersebut dikatakan Wiranto, usai bertemu dengan Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (13/3).

Berikan tanggapan Anda

Komentar Anda

Balas

Please enter your comment!
Please enter your name here