KOTA BATU – Penarikan retribusi vila dengan dasar hukum ”numpang” peraturan daerah (perda) tentang pajak hotel menjadi sorotan dewan. Wakil rakyat mendesak perlunya perwali yang menjelaskan tersendiri tentang penarikan retribusi tersebut. Sehingga, bisa menjadi pedoman dalam penarikan pajak untuk vila selama ini.

Wakil Ketua DPRD Kota Batu Nurrochman menyatakan, untuk penarikan pajak vila ataupun homestay, seharusnya ada peraturan wali kota (perwali). ”Harusnya eksekutif segera menerbitkan perwali atau surat keputusan (SK) wali kota tentang retribusi vila dan homestay dengan berpedoman perda pajak hotel,” kata dia, saat dihubungi kemarin.

Sehingga, Nurrochman melanjutkan, ada pedoman konkret untuk upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Selama ini, vila dan homestay memang menjadi salah satu potensi yang cukup besar. Adanya penarikan retribusi vila dan homestay ini juga harus tidak memberatkan. ”Harus ada prinsip keadilan, dengan ada kejelasan klasifikasi mana usaha yang kecil, menengah, dan yang sudah besar. Nah, itu bisa dilakukan bila ada pedoman yang jelas dari pemerintah,” kata politikus PKB itu.

Sementara itu, Ketua Komisi C Didik Machmud menganggap penarikan retribusi vila dan homestay dengan merujuk perda tentang pajak hotel tidak jadi masalah. ”Diperbolehkan, asalkan tidak melanggar aturan yang ada di atasnya,” kata dia. Namun, dia setuju pentingnya perwali sebagai payung hukum pendamping. ”Kalau ikut perda pajak hotel jadi kurang maksimal, harus dipertegas lagi dengan perwali,” kata dia.

Ke depan jika memang ingin ada perda pajak untuk hotel dan homestay, bisa dilakukan. Namun, dia melanjutkan, untuk proses pembuatan perda juga harus melibatkan banyak pihak. Selain eksekutif, legislatif, dan juga akademisi juga harus dari pelaku usaha yang bersangkutan. ”Yang intinya, jangan sampai memberatkan,” ungkap dia.

Mengenai penarikan retribusi vila dan homestay yang dilakukan borongan atau bersama-sama, secara teknis Didik tidak mengetahuinya. ”Bisa jadi (jika dilakukan borongan) masuknya pendapatan lain-lain yang sah. Namun, secara teknis saya kurang tahu. Itu BKD memasukkannya di pendapatan pajak atau pendapatan yang lain-lain,” ungkap politikus Golkar tersebut.

Begitu juga dalam penarikan yang sudah berlangsung sekarang ini. Jangan sampai hanya ada beberapa bagian pemilik vila dan homestay saja yang membayar retribusinya. ”Ya harus semuanya, dan tarif juga jangan sampai tidak karuan, di sini antara BKD dan dinas pariwisata juga harus duduk bersama,” kata dia. Sebab, jika mengacu pada perda pajak hotel, pajak untuk vila dan homestay mengikuti tarif flat 10 persen dari omzet.

Pewarta : Miftahul Huda
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Ahmad Yani

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.