SURABAYA – Ujian dan tantangan seakan tiada henti menerpa KPK. Lembaga anti rasuah ini, tak hanya menghadapi persoalan dari luar seperti rencana perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang disinyalir banyak pihak sebagai upaya pelemahan KPK, juga menghadapi persoalan konflik internal antar pegawai terutama kabar perpecahan antar penyidik di KPK. Persoalan-persoalan ini langsung ataupun tidak langsung akan menganggu fokus kerja KPK baik secara kelembagaan maupun kinerja para pimpinannya.

Profesor Basuki Rekso Wibowo, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga berpendapat bahwa revisi UU KPK memutilasi KPK. “10 Capim yang ada setuju dengan rencana revisi tersebut”, sesalnya yang disampaikan dalam FGD “Mencari Sosok Pimpinan KPK Ideal” yang diselenggarakan IKA Fakultas Hukum Universitas Airlangga (12/09/2019).

Sosok pimpinan KPK yang memiliki integritas, kompeten, independensi, dan keberanian yang kuat serta kepemimpinan yang efektif menjadi hal yang wajib ada pada tiap pimpinan KPK. Sekjen Transparency International Indonesia, Dadang Tri Sasongko menyatakan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia masih rendah. “Tahun 2018 nilai CPI kita masih 38, untuk mencapai target nilai 50 sebagaimana termuat dalam Stranas PK 2019, masih berat.

Political Corruption oleh pejabat negara dan korupsi oleh lembaga hukum masih jadi faktor tertinggi penyumbang korupsi Indonesia”, pungkasnya. Hal ini adalah sedikit dari banyak hal yang harus dihadapi para pimpinan KPK periode 2019-2023 ditengah tuntutan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang semakin kuat dari masyarakat.

Polemik saat ini terus beredar terkait proses seleksi, kinerja panitia seleksi, dan rekam jejak para calon pimpinan KPK. Menanggapi hal tersebut Fredrik J Pinakunary pengacara dan pemerhati tindak pidana korupsi berpendapat, “Extraordinary Crime harusnya diisi oleh orang-orang Extraordinary yang mau meninggalkan kemapanan”.

Sayangnya, menurut mantan pengacara YLBHI ini, capim yang ada sekarang belumlah menggambarkan sosok yang ideal. Belum lagi jika kewenangan yang sekarang telah ada dicabut dan kelembagaan KPK disamakan dengan lembaga yang ada, maka kelak tidak ada orang-orang extraordinary yang tertarik menjadi pimpinan KPK.

“IKA Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga terus mendorong kuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK” pungkas Iwan Soenaryoso Sekretaris IKA Fakultas Hukum Universitas Airlangga. “FGD ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan kepada KPK, penolakan terhadap semua upaya pelemahan KPK, sekaligus wachtdog proses fit & proper yang sedang berlangsung. Semoga DPR dapat mengemban amanah memilih pimpinan KPK secara obyektif”. (*)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.