MALANGTODAY.NET– Sejumlah proyek warisan wali kota lama dipastikan tak dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

Seperti proyek pembangunan jacking, Pasar Besar, Pasar Gadang, hingga Pasar Blimbing. Hanya proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang saja yang diseriusi eksekutif untuk digarap tahun depan.

Hal itu terungkap dalam draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran. Sementara Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2020.

Selain proyek Jembatan Kedungkandang yang di-plotting sekitar Rp 70 miliar, ada juga program baru, yakni Malang Creative Center dengan anggaran sekitar Rp 180 miliar.

Wali Kota Malang Sutiaji menyatakan, proyek Jembatan Kedungkandang bisa dianggarkan karena status hukumnya sudah tuntas.

”Yang sudah Jembatan Kedungkandang, lainnya masih belum,” kata politikus Partai Demokrat ini usai menghadiri acara halalbihalal yang diadakan MUI Kota Malang, kemarin (8/7).

Seperti diketahui, Wali Kota Malang Sutiaji dan wakilnya, Sofyan Edi Jarwoko, sudah berjanji untuk melanjutkan proyek-proyek  lama yang hingga kini belum terealisasi.

Tahun ini, Pemkot Malang fokus untuk penyelesaian status hukumnya, dan tahun depan pembangunan proyek lama tersebut.

Dia menambahkan, program ini juga sudah masuk dalam usulan KUA PPAS APBD murni tahun depan. Bahkan, draf ini juga sudah disampaikan ke parlemen beberapa hari sebelumnya. ”Sudah sampai ke dewan drafnya,” imbuhnya.

Lalu bagaimana dengan sejumlah proyek lama lainnya? Sutiaji menyatakan, untuk proyek jacking pihaknya masih menunggu status hukumnya terang terlebih dahulu.

Sedangkan Pasar Gadang, Pasar Blimbing serta Pasar Besar masih proses dibicarakan dengan pihak ketiga. Karena sejumlah proyek tersebut akan melibatkan pihak ketiga. ”Masih proses dengan pihak ketiga yang lainnya,” terang politikus asal Lamongan ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief membenarkan jika draf KUA PPAS tersebut sudah sampai di parlemen.

Pihaknya berprinsip bahwa selama program tersebut untuk kepentingan publik, parlemen akan mendukung. ”Kalau Jembatan Kedungkandang kami setuju, karena dibutuhkan untuk exit tol,” ungkap politikus PAN ini.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Malang M Ula. Menurut dia, program yang memang dikerjasamakan dengan pihak ketiga tak dimasukkan ke dalam draf tersebut. ”Karena nggak pakai APBD,” ungkapnya.

Pewarta : Imam Nasrodin
Copy Editor: Amalia Safitri
Penyunting : Ahmad Yani

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.