Fraksi PKS Tolak Inisiatif Hak Angket Terhadap KPK
Ilustrasi Gedung KPK ©Pinterest

MALANGTODAY.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sri Mulyani, Wakil Bupati Klaten, Senin (20/03).

Ia akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait promosi dan jabatan di lingkungan pemerintah tersebut.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Klaten Sri Hartini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (20/03).

Selain itu, lembaga antirasuah itu juga dijadwalkan memerika Bupati Klaten Sri Hartini sebagai tersangka dan delapan orang lainnya sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Delapan saksi itu, yakni Pegawai Negeri Sipil Kabid Mutasi di BKD Kabupaten Klaten Slamet, Anggota DPRD Kabupaten Klaten periode 2014-2019 Kabupaten Klaten Andy Purnomo, Anggota DPRD Kabupaten Klaten Eko Prasetyo, PNS Dinas Pertanian Kabupaten Klaten Nugroho Setiawan, Edy Dwi Hananto dan Nina Puspitasari sebagai ajudan Bupati Klaten, dan Sunarso dan Dina dari pihak swasta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan saat ini  lembaga pembasmi korupsi itu  masih mempertimbangkan Sri Hartini sebagai ‘Justice Collaborator’, karena perlu dilihat keterangan yang diberikan hingga konsistensi tersangka sampai di persidangan nantinya.

Selain itu, pada hari ini juga dilakukan pelimpahan tahap dua dari penyidik ke Jasa Penuntut Umum (JPU) untuk Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Klaten, Suramlan yang juga menjadi tersangka terkait tindak pidana korupsi suap terkait promosi dan jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten.

Dikutip dari Antara, KPK menetapkan Sri Hartini sebagai tersangka dugaan penerimaan suap setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (30/12) di Klaten dengan barang bukti uang senilai Rp2,08 miliar dan 5.700 dolar AS serta 2.035 dolar Singapura dan buku catatan mengenai sumber uang tersebut.

Tersangka penerima suap dalam kasus ini adalah Bupati Klaten Sri Hartati yang disangkakan pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sementara tersangka pemberi suap adalah Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Klaten Suramlan dengan sangkaan pasal 5 ayat 1 huruf a dan atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Balas

Please enter your comment!
Please enter your name here