Komnas HAM Beri Jokowi Rapor Merah, Istana: Dia Punya Kewenangan Apa?
Kasus Mei 1998 adalah salah satu pelanggaran HAM yang belum terselesaikan @Markijar

MALANGTODAY.NET – Isu penanganan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan di Indonesia. Beberapa kasus pelanggaran HAM di masa lalu juga belum diusut secara tuntas. Atas dasar itu, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) memberikan rapor merah untuk Presiden Joko Widodo terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Jumat (19/10/2018) lalu.

Baca Juga: Sandiaga Uno Kampanye Via Live Facebook dan Instagram, Pengiritan?

“Nilai merah untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. Hal ini karena tidak ada pergerakan atau tidak ada kemajuan sama sekali,” kata Taufan dilansir dari Viva.co.id.

Dasar dari penilaian Taufan terhadap kinerja Jokowi di bidang HAM tersebut karena belum ada penindaklanjutan serius dari kasus-kasus yang sudag diserahkan. Di antaranya adalah pelanggaran HAM di masa lalu seperti Petrus 1982 – 1985, Trisakti, Semanggi, Mei 1998, Munir, hingga Rumah Gedong di tahun 2017 – 2018.

Komnas HAM juga menambahkan isu lain seputar pelanggaran HAM di sektor Sumber Daya Alam (SDA) yang kerap menimbulkan konflik lahan karena tidak adanya lembaga penyelesaian konflik agraria yang dibentuk pemerintah. Tak hanya itu, Taufan juga menambahkan pelanggaran HAM akibat dari pembangunan infrastruktur yang selama ini ditekankan oleh Jokowi.

“Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan menimbulkan pelanggaran HAM. Banyak pengaduan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur,” tambah Taufan.

Baca Juga: Tim Prabowo Masalahkan Pose Satu Jari Bos IMF, Fahri Hamzah: Itu Bercanda

Istana Ingatkan Komnas HAM
Istana Ingatkan Komnas HAM
Ali Mochtar Ngabalin @Breaking News

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, menilai tidak berjalannya penanganan kasus HAM karena kinerja Komnas HAM sendiri.

“Di mana Komnas HAM? Apa yang Komnas HAM lakukan? Seenak perut saja bikin penilaian rapor merah. Memang dia punya kewenangan apa?” kata Ngabalin dilansir dari Detik.com, Jumat (19/10/2018).

Baca Juga: Lontarkan Kata ‘Idiot’, Ahmad Dhani Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh Polda Jatim

Ngabalin menilai bahwa Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang tidak berhak memberikan penilaian terhadap kinerja presiden. Selain itu, ia meminta Komnas HAM untuk menyiapkan data-data terlebih dulu jika memang ada sejumlah fakta untuk dibahas bersama.

“Pemerintah bukan tempat untuk dituduh. Presiden bukan titik di mana bisa diletakkan semua kesalahan,” tegas Ngabalin.


Penulis: Raka Iskandar
Editor: Raka Iskandar

Loading...