MALANGTODAY.NET – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana akan menetapkan tarif batas bawah ojek online (ojol). Tujuannya tak lain untuk menyejahterakan pendapatan pengemudi. Kebijakan ini dinilai sebagai sesuatu yang tak masuk akal karena justru malah membuat konsumen berhenti menggunakan jasa transportasi online sepeda motor itu. Dilansir dari CNN Indonesia, Senin (11/2/2019), pakar ekonomi Universitas Indonesia (UI) Fithra Hastiadi menyebut langkah Kemenhub tidak masuk akal secara akademik. Menurutnya, ada mis pemahaman antara Kemenhub dengan instruksi presiden yang ingin meningkatkan pendapatan pengemudi ojol. “Kebijakan ini tidak masuk akal secara akademik. Presiden bilan pengemudi harus ditingkatkan pendapatannya. Tapi ini salah tangkap oleh kementerian. Jangan sampai ditetapkan terus ditarik lagi. Malah jadi kebijakan undur-undur,” terang Fithra. Pendapat Fithra merujuk pada hasil survei dari Research Insititue of Socio-Economic Development (Rised) yang memprediksi penurunan jumlah pesanan hingga 71,12 persen. Hal ini karena ada keengganan konsumen untuk membayar lebih tambahan biaya. “Harus ada win-win solution (antara konsumen dan pengemudi ojol),” imbuhnya. Fithra juga menyampaikan bahwa andaikata kebijakan ini benar-benar diberlakukan, maka kenaikan pendapatan hanya akan terasa pada satu hingga dua bulan pertama saja. Setelah itu, konsumen diprediksi akan mencari alternatif transportasi baru yang lebih murah. Ekonom UI itu menambahkan bahwa peningkatan pendapatan tak semata-mata melalui peningkatan tarif saja. Beberapa aspek seperti pemberian bonus, dan penggunaan big data untuk membaca peta kepadatan penumpang dinilai lebih efektif. “Kalau pakai skema bonus dan lain-lain bukan kenaikan tarif. Bisa jadi ojek online tidak hanya rideship tapi ada yang lain. Jadi super diversifikasi. Banyak sekali pilihannya,” tutupnya.
Ilustrasi ojek online di Indonesia @Selular

MALANGTODAY.NET – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana akan menetapkan tarif batas bawah ojek online (ojol). Tujuannya tak lain untuk menyejahterakan pendapatan pengemudi. Kebijakan ini dinilai sebagai sesuatu yang tak masuk akal karena justru malah membuat konsumen berhenti menggunakan jasa transportasi online sepeda motor itu.

Dilansir dari CNN Indonesia, Senin (11/2/2019), pakar ekonomi Universitas Indonesia (UI) Fithra Hastiadi menyebut langkah Kemenhub tidak masuk akal secara akademik. Menurutnya, ada mis pemahaman antara Kemenhub dengan instruksi presiden yang ingin meningkatkan pendapatan pengemudi ojol.

Baca Juga  Defisit Anggaran Negara Dalam Zona Kuning

“Kebijakan ini tidak masuk akal secara akademik. Presiden bilan pengemudi harus ditingkatkan pendapatannya. Tapi ini salah tangkap oleh kementerian. Jangan sampai ditetapkan terus ditarik lagi. Malah jadi kebijakan undur-undur,” terang Fithra.

Pendapat Fithra merujuk pada hasil survei dari Research Insititue of Socio-Economic Development (Rised) yang memprediksi penurunan jumlah pesanan hingga 71,12 persen. Hal ini karena ada keengganan konsumen untuk membayar lebih tambahan biaya. “Harus ada win-win solution (antara konsumen dan pengemudi ojol),” imbuhnya.

Fithra juga menyampaikan bahwa andaikata kebijakan ini benar-benar diberlakukan, maka kenaikan pendapatan hanya akan terasa pada satu hingga dua bulan pertama saja. Setelah itu, konsumen diprediksi akan mencari alternatif transportasi baru yang lebih murah.

Baca Juga  Hari Ini, Rupiah Hancurkan Dolar AS Hingga 75 Poin!

Ekonom UI itu menambahkan bahwa peningkatan pendapatan tak semata-mata melalui peningkatan tarif saja. Beberapa aspek seperti pemberian bonus, dan penggunaan big data untuk membaca peta kepadatan penumpang dinilai lebih efektif.

“Kalau pakai skema bonus dan lain-lain bukan kenaikan tarif. Bisa jadi ojek online tidak hanya rideship tapi ada yang lain. Jadi super diversifikasi. Banyak sekali pilihannya,” tutupnya. (sig)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.