MALANG KOTA – Berlarut-larutnya proses pembebasan 50 bidang tanah milik 34 warga di Madyopuro itu membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) tidak sabar. Tidak ingin pembangunan tol Malang–Pandaan (Mapan) ”tersandera”, pejabat pembuat komitmen (PPK) tol Mapan Kemen PUPR mengajukan eksekusi pengosongan lahan.

”Mungkin akhir Agustus atau awal September ini kami dipanggil oleh pengadilan,” ujar PPK lahan tol Mapan Kemen PUPR Agus Sulihanto kemarin (21/8).

Agus memaparkan, pemanggilan tersebut bagian dari tindak lanjut pengajuannya sebagai pemohon eksekusi. Informasi yang diterima, pihaknya akan disuruh membayar biaya perkara. ”Itu menunjukkan permohonan (eksekusi) kami diterima,” katanya.

Seperti diberitakan, pembangunan tol Mapan sepanjang 38 kilometer itu meliputi lima seksi. Seksi I (Pandaan–Purwodadi), seksi II (Purwodadi–Lawang), seksi III (Lawang–Singosari), seksi IV (Singosari–Pakis), dan seksi V (Pakis–Madyopuro). Hingga kini, PT Jasa Marga Pandaan–Malang sebagai investor sekaligus kontraktor sudah menuntaskan seksi I hingga III. Seksi IV sempat terganjal situs Sekaran, tapi pembangunannya sudah berlanjut dan nyaris tuntas.

Sedangkan seksi V terkendala di ujung, tepatnya berada di Madyopuro. Sebab, ada 50 bidang tanah milik 34 kepala keluarga (KK) yang belum dibebaskan. Mereka menolak pembebasan dengan alasan harga yang ditetapkan oleh tim appraisal terlalu rendah.

Agus memaparkan, pihaknya sudah mengajukan konsinyasi (uang pembayaran dititipkan di pengadilan). Informasi yang dihimpun wartawan koran ini di Pengadilan Negeri (PN) Malang untuk pembayaran pembebasan 50 bidang lahan di Madyopuro sekitar Rp 28 miliar. ”Uang sudah saya titipkan, kalau warga mau ya ambil saja,” terangnya.

Layani Kasasi Kedua yang Diajukan Warga

Pihaknya menitipkan uang konsinyasi karena upaya hukum yang dilakukan warga sudah ditolak oleh pengadilan. Kala itu warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Warga Terdampak (FKWT) menggugat PPK, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan tim appraisal. Mereka menganggap harga yang ditetapkan terlalu rendah. Tapi, gugatan itu ditolak mulai dari PN Malang, Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur, hingga Mahkamah Agung (MA). ”Karena sudah diputus oleh MA, kami ajukan permohonan eksekusi,” kata Agus.

Ketika permohonan eksekusi masih diproses, Agus melanjutkan, warga mengajukan kasasi lagi. ”Kali ini yang digugat adalah Kemen PUPR. Objeknya sama, soal tuntutan kenaikan harga,” katanya.

Agus menegaskan, pihaknya ngotot mengupayakan eksekusi pengosongan lahan karena tidak memungkinkan solusi lain. Menurut Agus, tidak mungkin dilakukan pengalihan jalur tol di seksi V. Dengan demikian, mau tidak mau tetap menunggu eksekusi 50 bidang lahan. ”Kalau dialihkan jalurnya, butuh biaya pembebasan lahan. Kan eman, dari total 240 bidang tanah yang dibebaskan, tinggal menunggu penuntasan 50 bidang lagi,” katanya.

”Apalagi, 50 bidang tanah yang belum bebas itu tidak mengumpul. Tapi, terpisah di spot-spot tertentu,” tambahnya.

Kuasa Hukum Warga: Belum Ada Pernyataan Damai

Sementara itu, kuasa hukum warga Madyopuro, Sumardhan, menyatakan, pihaknya masih menunggu kasasi yang diajukan. Dia memperkirakan, enam bulan lagi baru ada kejelasan nasib kasasi. Misalnya ditolak atau dikabulkan oleh MA. ”Perkaranya masih kasasi, belum ada pernyataan damai,” terang Sumardhan kemarin.

”Dan Minggu lalu kami terima kontra memori kasasi dari Jakarta Selatan atas nama Menteri PUPR,” tambahnya.

Dalam kontra memori kasasi yang tertanggal 12 Agustus lalu dijelaskan bahwa putusan hakim waktu itu sudah benar. Namun, menurutnya isinya aneh. Sebab, yang dipersoalkan putusan tersebut adalah nebes in idem (melarang terdakwa mengajukan gugatan lebih dari satu kali setelah ada vonis hakim).

Meski adanya kontra memori kasasi, Sumardhan meminta semuanya tetap patuh terhadap hukum. ”Siapa pun harus menaati hukum. Kami harus menunggu putusan Mahkamah Agung,” jelasnya.

Sementara itu, terkatung-katungnya pembebasan 50 bidang lahan di Madyopuro berpotensi menghambat penuntasan seksi V tol Mapan. Jika keputusan kasasi masih enam bulan lagi, berarti Februari 2020 baru ada kepastian dari MA. Padahal, PT Jasa Marga menargetkan penuntasan seksi V pada akhir 2019 ini.

”Target kami ya November 2019,” ujar Direktur Teknik (Dirtek) PT Jasa Marga Pandaan–Malang Siswantono.

Sesuai data yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, target penuntasan seksi V sudah molor dua kali. Mulanya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi itu menargetkan tol seksi I–V tuntas awal Januari 2019.

Tapi, karena ada 50 bidang tanah di Madyopuro yang belum dibebaskan oleh PPK dari unsur Kemen PUPR dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka pengerjaan di jalur Madyopuro tidak bisa digarap.

Kemudian PT Jasa Marga memperpanjang targetnya hingga akhir Juli 2019 lalu. Lagi-lagi, pembebasan lahan belum tuntas sehingga berdampak terhadap lambatnya penuntasan proyek strategi nasional yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 9 miliar itu. Kali ketiga ini, penuntasan seksi V ditargetkan November 2019.

Siswantono mengakui, tidak menutup kemungkinan target ini meleset lagi. Sebab, tidak mungkin dilakukan pengerjaan jika proses pembebasan lahan belum tuntas. ”Ya, bisa saja menghambat target November,” tutur pria asli Kota Batu itu.

PT Jasa Marga Kesulitan Membelokkan Jalur Tol

Ditanya terkait solusi lain, Siswantono menyerahkan sepenuhnya kepada PPK. Dia menegaskan, kewenangan PT Jasa Marga sebatas menggarap konstruksi. Sementara untuk lahannya dipasrahkan kepada PPK dan BPN.

Mungkinkah jalurnya dialihkan sehingga tidak menggantungkan nasib proyek kepada 50 bidang tanah di Madyopuro? Siswantono menyatakan, pembelokkan jalur sulit dilakukan. Selain sudah membangun jembatan di Cemorokandang, pengalihan jalur juga membutuhkan pembebasan lahan baru lagi sehingga dikhawatirkan prosesnya memakan waktu lama.

”Kebijakan itu (pengalihan jalur tol) dari pemerintah saja. Kami di PT Jasa Marga ini konsentrasi mengerjakan yang bisa dikerjakan saja,” kata Siswantono.

Dia menyatakan, pihaknya sudah melaporkan hambatan pengerjaan seksi V ke pemerintah pusat. ”Kami sudah menanyakan ke pemerintah, kapan pembebasan lahan tuntas? Tapi, ya belum ada solusi,” kata dia.

Hingga kini, proses penuntasan seksi V tol Mapan sudah mencapai 60 persen. Jembatan Cemorokandang juga sudah dilakukan erection (pemasangan balok jembatan). Juga sudah ada pengerasan di jalur utama. ”Konstruksi penahanan untuk situs Sekaran juga sudah selesai,” terangnya.

Pewarta : M.Badar Risqullah
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Mahmudan

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.