Jokowi: Bali Provinsi Pertama Seluruh Tanahnya Bersertifikat - JPNN.COM

jpnn.com, JAKARTA – Pengamat politik, Satyo Purwanto menantang Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk membuktikan janji tentang reformasi birokrasi. Sebagai langkah awal, Jokowi bisa membenahi proses penunjukkan komisaris-komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebab, Satyo mencium praktik penempatan komisaris di BUMN itu sebagai hadiah untuk relawan. Setelah sosok yang didukung memenangkan kontestasi pilpres, maka relawan mendapat jatah komisaris.

BAC JUGA: Ini Kriteria Calon Menteri yang Kemungkinan Disodorkan Prabowo ke Jokowi

“Jangan asal taruh atau semacam hadiah kepada pendukungnya. Bukan begitu,” kata Sekjen Pro Demokrasi itu ketika dihubungi JPNN.com, Rabu (17/7).

Satyo berharap, praktik hadiah menjadi komisaris untuk relawan, tidak berlanjut. Komisaris BUMN wajib memiliki kompetensi di bidang manajerial tanpa memandang pernah menjadi relawan.

“Kalau menurut saya, soal penempatan orang itu fair aja. Sepanjang dibarengi dengan kompetensi dan kemampuan dalam manajerial,” ungkap dia.

Hal yang sama diungkapkan pengamat politik Ujang Komaruddin. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini mendorong Presiden Jokowi untuk memulai misi reformasi birokrasi dengan membenahi komisaris-komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ujang memandang, sejauh ini komisaris-komisaris di BUMN diisi oleh relawan dan titipan partai politik yang tidak punya kapasitas menangani perusahaan.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.