Wakil Presiden Jusuf Kalla @Twitter

MALANGTODAY.NET – Wakil Presiden (wapres) Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menyebutkan bahwa konstitusi yang ada di Indonesia ini tidak terlalu jelas. Hal ini karena dirinya mellihat bahwa di atas presiden dan wapres, masih ada lembaga yang secara fungsional lebih tinggi.

Dalam satu kesempatan di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Senin (10/12/2018) lalu, JK bergurau dengan menyebut kedudukan Bawaslu lebih tinggi dari kepala negara jika ditinjau dengan tahapan-tahapan seperti berikut.

Baca Juga  Oleng, Minibus Rombongan Wisata dari Jombang Tabrak Pembatas Fly Over

“Selalu mengatakan yang tinggi itu, presiden dan wapres, kepala negara. Tapi yang tanda tangan sebagai presiden itu ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum), yang melantik wapres itu KPU. Tapi KPU yang diawasi oleh Bawaslu. Pengawas itu lebih pintar dan lebih tinggi daripada yang diawasi,” kata JK dilansir dari Kompas.com, Selasa (11/12/2018).

Belum selesai, JK menambahkan bahwa Bawaslu sendiri keberadaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun lucunya, DKPP ini dilantik oleh DPR yang pada akhirnya merasa lebih tinggi dari DKPP.

Baca Juga  Penemuan Mayat Kaku dalam Mobil Hebohkan Warga Tidar!

“Tapi DPR yang diubah keputusannya oleh MK. Jadi yang bisa mengubah keputusan yang lebih tinggi daripada yang membuat. Jadi, 560 orang itu dapat diubah sembilan orang di Mahkamah Konstitusi (MK),” lanjutnya yang juga pernah menjabat wapres di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2004 – 2009.

JK kemudian menutup gurauannya bahwa MK yang bisa menghentikan DPR itu dilantik oleh presiden. “Jadi berputar-putar ini,” katanya disambut tawa peserta Rakornas Bawaslu.


Penulis: Hafidh
Editor: Hafidh

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.