MALANG KOTA – Satu lagi bangunan cagar budaya di Jalan Ijen yang direnovasi total sehingga terancam hilang nilai sejarahnya. Padahal, pemerintah sudah memberi batasan renovasi, yakni tidak boleh mengubah struktur bangunan.

Pantauan wartawan koran ini, rumah di Jalan Ijen 4 itu hanya tersisa bagian depan saja. Sedangkan bangunan di sekitarnya dirobohkan total dan berdiri bangunan baru.

Sementara ini belum diketahui hasil renovasinya seperti apa. Sebab, bangunan barunya belum terbentuk. Hanya berupa dinding terbuka.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, bangunan di samping rumah dinas (rumdis) wali Kota Malang itu direnovasi sejak Maret lalu. Dengan demikian, proses pembangunan berjalan empat bulan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kota Malang Ida Ayu Made Wahyuni menyatakan, pihaknya belum mengetahui kondisi bangunan yang direnovasi sehingga belum bersikap.

”Saya masih ndak tahu persis. Karena banyak dari masyarakat yang mengusulkan untuk direnovasi,” ujar Ida kemarin (8/7).

Apalagi, dalam beberapa hari belakangan ini banyak masyarakat yang mengajukan izin renovasi rumah ke disbudpar. Dia berjanji akan meninjau terlebih dahulu. ”Akan kami cek dulu,” tambahnya.

Dia menegaskan, renovasi boleh dilakukan asal sesuai aturan. Yakni, tidak mengubah struktur bangunan asli. Setelah melakukan peninjauan bersama Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Malang.

”Dalam tim kan ada ahli sejarah dan arsitek. Jadi, kami diskusikan kalau ada renovasi,” terang Ida yang juga ketua TACB Kota Malang itu.

Pejabat eselon II B Pemkot Malang itu menyatakan, dalam prosesnya juga harus ada koordinasi dengan dinas terkait perizinan, seperti dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). Hal itu untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) jika belum ada.

”Kalau mereka yang di sepanjang Jalan Ijen itu sudah koordinasi dengan BP2D. Tapi, kelanjutannya akan kami lihat lagi tepatnya,” tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris TABC Kota Malang Agung H. Buana menyatakan dalam proses renovasi itu sendiri sudah dilakukan lima kali sidang sebelum diputuskan untuk direnovasi.

”Hasil sidangnya membolehkan. Tapi, hanya beberapa saja. Tidak total,” kata Agung beberapa waktu lalu.

Renovasi bangunan cagar budaya sudah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya. Jika dilanggar bisa dikenai sanksi. Baik sanksi administratif hingga pencabutan izin bangunan.

Sementara itu, wartawan koran ini mendatangi bangunan tersebut untuk mengetahui pemiliknya. Tapi, ketika di lokasi tidak ada pemiliknya. Kondisi bangunan juga tertutup pagar. 

Pewarta : M.Badar Risqullah
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Mahmudan

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.