KABUPATEN – Meski Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terkesan angkat tangan, tapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tidak mau menyerah begitu saja. Plt Bupati Malang H.M.

Sanusi berkeyakinan, tidak sulit mencari solusi atas polemik Sumber Wendit. Asalkan ada good will dari Pemkot Malang untuk mencari jalan keluar.

”Kalau cari solusi ya minta advice (masukan) ke gubernur atau kementerian maka selesai. Cuma kalau dikasih gini menolak dikasi gitu menolak ya nggak selesai-selesai,” kata Sanusi beberapa waktu lalu.

Sanusi menegaskan, pihaknya mengajukan kenaikan tarif tidak serta-merta terkait peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). ”Tanpa Wendit pun saya sanggup menaikkan PAD Kabupaten Malang sampai Rp 75 miliar, itu (kontribusi PDAM Kota Malang) paling cuma dapat Rp 3 miliar, ngapain ribut?” sambungnya.

Yang diinginkan oleh pemkab adalah adanya simbiosis mutualisme antara pemkab dan pemkot. Tidak ada yang diuntungkan maupun dirugikan secara sepihak. ”Solusinya ya kerja sama B to B yang kami sampaikan sejak kemarin itu,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemkab menginginkan agar kerja sama pengelolaan sumber mata air Wendit mengadopsi sistem dari kerja sama Sumber Pitu.

Untuk diketahui, kerja sama pengelolaan Sumber Pitu dilakukan berdasarkan serah terima Balai Besar Provinsi Jawa Timur yang menyerahkan pengelolaan mata air Sumber Pitu kepada PDAM Kabupaten Malang dan PDAM Kota Malang.

Dalam kesepakatan tersebut semua biaya operasional pengelolaan sumber air menjadi tanggung jawab pihak kedua, yakni Perumda Tirta Kanjuruhan (dulu PDAM Kabupaten Malang) dan PDAM Kota Malang.

Dalam hal ini PDAM Kota Malang dan Perumda Tirta Kanjuruhan berbagi kewajiban, yakni biaya operasional dibebankan pada PDAM Kota Malang.

Sementara biaya pemeliharaan, pajak, serta pelestarian sumber mata air menjadi tanggung jawab Perumda Tirta Kanjuruhan.

Dalam kasus ini, yang menjadi kewajiban PDAM Kota Malang bukan lagi bersifat kontribusi ataupun retribusi. Melainkan yang dibayar adalah air baku dengan biaya Rp 610 per meter kubik. Pun terkait dengan surat izin pemanfaatan air (SIPA), secara keseluruhan menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Malang.

Sementara di tingkat kecamatan, hingga kemarin Camat Pakis Firmando Hasiholan Matondang mengaku belum menerima dokumen pengajuan dari pihak pemkot terkait dengan IMB maupun HO rumah pompa milik PDAM Kota Malang yang terletak di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis.

”Prosesnya sekarang masih di tingkat desa, karena posisi kepala desa sekarang dijabat oleh penanggung jawab (PJ) maka PJ masih menunggu hasil rekomendasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” kata Mando saat ditemui kemarin.

Pada prinsipnya, jika pemerintah desa telah memberikan rekomendasi, pihaknya tidak akan mempersulit prosedur pengurusan IMB maupun HO yang diajukan pemkot.

Namun, dari aspek kemasyarakatan, Mando menuturkan bahwa warga Desa Mangliawan berharap ada prioritas yang diberikan kepada mereka selaku masyarakat yang tinggal di sekitar sumber mata air Wendit.

”Ada beberapa wilayah yang selama ini belum mendapatkan akses air seperti di Dusun Jambon, Kecamatan Pakiskembar, dan Dusun Doyo, Desa Mangliawan,” ujar Mando.

Mantan camat Wagir itu menuturkan, warga Mangliawan berharap mereka bisa mendapatkan prioritas, terutama dalam mendapatkan bantuan air.

Sementara itu, dari tataran legislatif, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto mengingatkan bahwa polemik Wendit harus dipisahkan dengan persoalan izin IMB.

”Pemkot harusnya juga mempertimbangkan dari aspek historis, bahwa bangunan ini meski adalah milik mereka, namun berdiri di atas wilayah Kabupaten Malang,” kata Didik.

Sebelum dikelola oleh pemkot pasca perjanjian kerja sama, terlebih dahulu pemkab telah mengeluarkan biaya ganti untung kepada Perhutani selaku pemilik sumber mata air sebelumnya.

”Meskipun rumah pompa yang ada di atas tanah itu dikelola oleh pemkot, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, yakni pemkab dan pemkot,” jelas Didik.

Soal model kerja sama B to B, politikus PDIP itu mendukung keinginan pemkab. ”Selama masyarakat tidak dirugikan dan itu adalah solusi yang paling bijaksana, tentu kami akan mendukung,” tukasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kota (Sekkota) Malang Wasto menyatakan pihaknya siap membayar berapa pun yang diinginkan pemkab.

Tapi pembayaran itu harus disertai dasar hukum, sehingga pemkot tidak menyalahi aturan. Untuk itu, dia menyarankan ada legal opinion dari institusi penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung (Kejagung).

Usulan tersebut sudah disampaikan berkali-kali oleh Wasto ketika dimediasi di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) RI.

Pewarta : Farik Fajarwati
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Mahmudan

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.