MALANG KOTA – Animo warga untuk mengetahui seluk-beluk hukum terbilang tinggi. Hal itu terlihat dari banyaknya peserta yang hadir dalam penyuluhan hukum yang digelar di gedung Kelurahan Buring kemarin (17/9). Dari 50 warga yang diundang, hanya satu orang yang tak datang.

Penyuluhan hukum tersebut dihadiri Ketua Pengadilan Negeri Malang Nuruli Mahdilis, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peradi Malang Raya Iwan Kuswardi, dan Perwakilan Pengadilan Agama Kota Malang.

Hadir pula Plt Lurah Buring Chairil Anwar. Antusiasme warga juga terlihat dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan. Apalagi saat LBH Peradi Malang Raya menginformasikan adanya bantuan hukum gratis untuk semua masyarakat.

Nuruli dalam kesempatan tersebut menjelaskan panjang lebar tentang kekuasaan pengadilan atau peradilan umum. Mulai tugas pemeriksaan, memutus dan menyelesaikan perkara pidana atau perdata di tingkat pertama. ”Saya turun ke sini untuk sharing, memberi pembinaan supaya masyarakat mengenal dan taat hukum,” tuturnya.

Namun, Nuruli menyarankan, lebih baik masyarakat mengutamakan proses mediasi untuk menyelesaikan masalah. Pengadilan, kata dia, merupakan upaya terakhir. Win-win solution dari mediasi, kata dia, lebih baik daripada menyelesaikan masalah lewat pengadilan. ”Pengadilan itu upaya terakhir,” kata mantan ketua PN Sragen itu.

Plt Lurah Buring Chairil Anwar menyebut antusiasme warga sangat bagus. Sejumlah permasalahan yang ditanyakan, ditangkap dan dijawab dengan baik oleh narasumber yang hadir.

Tentu harapannya, agar warga Buring melek hukum. Pihaknya mengucapkan terima kasih pada Bagian Hukum Setda Kota Malang yang mencetus program penyuluhan itu. ”Besok (hari ini, Red) ada lagi, narasumber dari BPN. Undangannya kami libatkan semua elemen, hingga PKK dan Karang Taruna,” jelasnya.

Sementara Ketua LBH Peradi Malang Raya Iwan Kuswardi juga menjelaskan soal hukum dan cara penanganannya. Salah satunya tentang pelayanan bantuan hukum gratis untuk masyarakat secara umum, mampu dan tidak mampu.

”Contohnya untuk urusan ganti nama atau izin jual harta gono-gini di pengadilan. Semuanya gratis, biaya yang timbul hanya pendaftaran saja yang tidak seberapa, dan itu resmi,” ujarnya.

Saat ini Peradi Malang Raya, kata dia, sudah menerima akreditasi C. Sosialisasi bantuan hukum gratis terus dilakukan. Dia menyatakan, sudah lebih dari 80 klien yang merasakan bantuan hukum gratis tersebut.

Bantuan yang difasilitasi Peradi Malang Raya itu, lanjutnya, bisa menjangkau PN Malang hingga PN Surabaya. ”Kadang kan beda nama di akta kelahiran, ijazah hingga KTP. Ini jadi problem jika orang mau naik haji. Makanya mumpung masih dini, harus diperbaiki,” pungkasnya.

Pewarta : Fajrus Shidiq
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Ahmad Yani

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.