Terkait Blanko e-KTP, Sekertaris Dispendukcapil: Saya Siap Disumpah Pocong
Ilustrasi E-KTP @MalangTODAY/Istimewa

MALANGTODAY.NET – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gregetan dengan skandal E-ktp yang telah menyeret banyak nama besar. Karena itu secara institusi akan meminta penggunaan hak angket.

Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR mengemukakan, DPR akan meminta dukungan kepada Presiden Joko Widodo, terkait wacana pengguliran hak angket untuk skandal dugaan korupsi proyek KTP Elektronik, dengan harapan akan ditemukan kejelasan dalam kasus tersebut.

Kepada Antara di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (14/), Fahri menuturkan bahwa, “Saya akan meminta kepada Pak Jokowi, istilahnya pemerintah juga mendorong penggunaan hak angket agar ditemukan kejelasan.”

Fahri mengatakan dirinya mendapatkan banyak respon dukungan dari anggota DPR terkait usulan digulirkannya hak angket KTP-E.

Dia menilai dalam kasus itu institusi DPR menjadi korban sehingga diperlukan keterbukaan kepada masyarakat apakah benar ada “pesta” pembagian uang dalam proyek itu.

“Saya minta supaya pemerintah mendorong dan mendukung penggunana angket bagi anggota DPR untuk menyelidiki kasus ini karena ini tidak terkait dengan pemerintahan yang sekarang, tapi pemerintahan yang lalu,” ujarnya.

Fahri menilai perlu diungkap terkait perencanaan anggaran, permainan tender dan kongkalikong yang muncul dalam pengadaan barang dan jasa.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan alasan dirinya mengusulkan penggunaan angket kasus e-KTP yang menyeret sejumlah pejabat negara, petinggi partai politik dan anggota-anggota dewan.

Fahri mengungkapkan hak angket dibutuhkan untuk menggali keterangan soal kronologis masuknya nama-nama tokoh politik dalam berkas dakwaan dua mantan pejabat Kemendagri.

Menurut saya itu perlu ada klarifikasi terbuka, yaitu tentang bagaimana caranya nama-nama itu masuk dalam list dan apa yang sebetulnya terjadi di masa lalu,” kata Fahri di Jakarta, Senin.

‪Fahri melihat kasus KTP-E tergolong unik dan tidak yakin korupsi sebesar Rp2,3 triliun itu merupakan hasil “kongkalikong” antara anggota-anggota DPR dan pemerintah.‬

Berikan tanggapan Anda

Komentar Anda

Balas

Please enter your comment!
Please enter your name here