MALANG KOTA – Tim Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mendapat tantangan tak ringan. Tim beranggotakan lima orang ini didaulat untuk ”mengobok-obok” draf rancangan undang-undang (RUU) tentang Sistem Pendukung Lembaga Perwakilan. Uji naskah akademik tersebut dilakukan sebagai masukan penting dalam pembahasannya nanti.

Ketua Tim Uji Konsep RUU Khopiatuzaidah SAg LL M menyatakan, tugas tersebut diberikan langsung oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR).

Uji naskah RUU ini untuk percepatan pemenuhan tiga fungsi dewan, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran. ”Misalnya fungsi legislasi, yakni pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan perancang undang-undang, perancang peraturan perundang-undangan, dan penelitian,” katanya.

Mengapa perlu uji naskah akademik di tingkat kampus? Selama ini, beber Khopi, tugas legislasi dewan dimaknai sebagai proses politik semata. Padahal seharusnya ada dukungan riset di situ agar ada justifikasi rasional ilmiah terhadap materi muatan undang-undang.

”Jadi selama tiga hari dimulai sejak Senin lalu, tim akan terus menguji kesiapan naskah, kekurangannya apa agar nanti ketika sudah disahkan anggota dewan bisa diterapkan langsung pada masyarakat,” ujarnya.

Dia menyatakan, selain dirinya ada empat tenaga ahli yang bergabung dalam tim. Uji naskah ini, juga dilakukan dengan meminta beberapa pakar pemerintahan melihat kekurangan dan optimalisasi naskah akademik. Untuk diketahui, materi RUU Sistem Pendukung Lembaga Perwakilan termasuk ke dalam enam draf RUU yang siap dikebut anggota DPR RI yang baru.

Termasuk RUU mengenai Etika Anggota Lembaga Perwakilan. Sementara empat sisanya, RUU pecahan dari UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR (UU MD3). Selain enam draf RUU, ada juga dokumen blueprint Reformasi DPR RI yang diserahkan kepada Ketua DPR untuk diteruskan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI dan Kepemimpinan Anggota DPR baru.

Di sisi lain, pakar pemerintahan dari FISIP UMM, Dr Tri Sulistyaningsih MSi, menyatakan, yang perlu digarisbawahi dalam naskah akademik RUU ini, adalah aturan mengenai perekrutan sumber daya manusia (SDM).

Seharusnya, ada standardisasi misalnya untuk tenaga ahli yang masuk perlu memiliki sertifikasi. Ini bukan tanpa sebab, karena RUU ini sendiri berkaitan dengan kelangsungan kerja anggota dewan.

”Dewan itu kan organisasi politik, bukan organisasi karir. Oleh karena itu, dari sisi perekrutan SDM ini perlu dilakukan standardisasi,” ungkap Tri yang juga asesor BAN-PT ini. Selain harus menstandardisasikan tenaga ahli yang masuk, Tri mengungkapkan RUU ini perlu perampingan yang pas agar tidak overfat atau berisiko membebani pemerintah.

Dari sisi konten naskah akademik, pakar sosiologi FISIP UMM, Dr Wahyudi MSi, mengkritisi konten naskah akademik yang belum mengakomodasi area komunikasi publik.

Dalam RUU Sistem Pendukung Lembaga Perwakilan, hanya ada lima area utama, yaitu area kelembagaan atau ketatalaksanaan, area SDM, area pengelolaan dan pengawasan serta sarana dan prasarana, area penguatan anggaran, dan terakhir adalah area teknologi dan informasi.

Wakil Direktur Pascasarjana ini menilai, fungsi komunikasi publik sangat penting karena RUU ini nanti langsung berdampak pada masyarakat. ”Termasuk, mengurangi kesalahpahaman di masyarakat tentang image DPR yang belum terselesaikan,” jelas Wahyudi. Dengan adanya fungsi ini, dia menyatakan penguatan peran DPR RI bisa optimal. Nantinya, materi uji naskah ini kembalikan ke DPR RI untuk selanjutnya, dimatangkan ulang.

Pewarta : Sandra Desi
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Ahmad Yani

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.