Dana Desa Hingga UU Kewirausahaan, Diramal Dongkrak Daya Beli Masyarakat
Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo (Pipit Anggraeni)

MALANGTODAY.NET – Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo menegaskan, Dana Desa dan UU Kewirausahaan semestinya mampu mendongkrak daya beli masyarakat Indonesia. Karena di dalamnya terdapat sederet skema yang harusnya dapat membantu aktivitas ekonomi sebuah daerah.

Di tahun 2017, menurutnya daya beli masyarakat tercatat mengalami kecenderungan penurunan. Namun hal itu dibantah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang malah mengalami kenaikan. Sehingga sampai sekarang masih banyak pro dan kontra terkait kemampuan atau daya beli masyarakat Indonesia.

Namun terlepas dari itu, ia menilai bahwa ada banyak skema yang dapat diterapkan untuk mendongkrak daya beli masyarakat, terutama di tahun 2018 ini. Diantaranya adalah melalui dana desa dan UU Kewirausahaan yang saat ini memang masih tengah dalam tahap pembahasan.

Baca Juga: Sudah 18 Hari, Kematian Eks Wakapolda Sumut Masih Menjadi Misteri

“Untuk Dana Desa sendiri, Presiden Jokowi sebenarnya sudah menargetkan dana bisa dikucurkan Maret ini. Karena momennya berdekatan dengan Ramadan,” terangnya pada wartawan saat berkunjung ke Kota Malang.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyampaikan, ketika Dana Desa benar sudah dapat dicairkan di bulan Maret, maka masyarakat di pedesaan akan mampu melakukan transaksi jual beli yang lebih besar.

Karena Dana Desa sendiri pada dasarnya diperuntukkan dalam dua hal, yaitu pengembangan infrastruktur dan pengembangan masyarakat.

Baca Juga: Menengok Peluang Industri Rangkai Bunga dalam Ekonomi Kreatif

“Ketika dana desa cair, sudah pasti akan membangkitkan daya beli masyarakat,” paparnya lagi.

Lebih lanjut Andreas menyampaikan, daya beli masyarakat juga dapat didongkrak melalui usaha padat karya. Saat ini, usaha padat karya juga terus diupayakan agar dapat bergerak dan tumbuh secara positif.

Salah satunya adalah melalui usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang tentunya membutuhkan kucuran dana untuk menggerakkannya.

Sementara saat ini, UMKM masih tergolong sebagai usaha yang susah tersentuh oleh industri keuangan formal atau perbankan. Sehingga melalui UU Kewirausahaan yang kini masih dibahas itu ia optimis kemampuan keuangan UMKM akan meningkat dan berimbas pada sektor yang lain.

Baca Juga  Bekraf Ajak UMKM Kota Batu Melek Bisnis Online

Baca Juga: Larung Jolen Jalanidhi Puja, Ucapan Rasa Syukur Pada Dewa Baruna

“Karena di dalam RUU Kewirausahaan salah satu yang kini tengah di bahasa adalah 40 persen pembiayaan harus disalurkan pada sektor usaha UMKM dengan konsentrasi pada perusahaan mikro-kecil,” tambahnya.

Dengan skema itu, menurutnya pertumbuhan ekonomi di setiap daerah akan mampu terdongkrak dengan baik. Daya beli akan naik dan mengurangi kesenjangan sosial yang memang menjadi isu hangat.

Loading...