Urusan Dana Desa Dikaitkan dengan Politik, Jokowi: Banyak Politikus Sontoloyo
Presiden Jokowi saat tertawa @ Pojoksatu

MALANGTODAY.NET – Polemik terkait dana kelurahan sedang menjadi perbincangan hangat beberapa waktu belakangan ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo turut memberikan komentarnya mengenai isu tersebut.

Presiden Jokowi mengaku tak habis pikir mengapa persoalan dana kelurahan bias dikait-kaitkan dengan politik. Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa dana kelurahan sama saja dengan dana desa yang telah dibagikan sebelumnya. Menurut Jokowi, dana kelurahan diperuntukkan warga untuk membangun lingkungan.

Baca Juga: Prabowo Diprediksi Sulit Hadang Jokowi Tanpa 3M, Ini Kata Gerindra

“Kita semua ingin agar untuk rakyat, jangan dihubung-hubungkan dengan politik, enggak rampung-rampung kita ini,” kata Jokowi di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, seperti dilansir dari Kumparan.com, Selasa (23/10/2018).

Jokowi mengucapkan kekecewaannya karena polemik yang terjadi di tengah masyarakat bahkan saat dana tersebut belum dikucurkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyindir para politikus yang menyetir program dana kelurahan menjadi isu politik.

“Itulah kepandaian politkus untuk mempengaruhi masyarakat, hati-hati, banyak politikus baik-baik, tapi banyak juga politikus sontoloyo,” ucap Jokowi.

Baca Juga: Inilah Alasan Sebenarnya Banser Bakar Bendera Kalimat Tauhid

Jokowi sendiri menyampaikan hal tersebut dalam kesempatan sambutannya saat menghadiri pembagian sertifikat tanah kepada 5 ribu warga dari 18 kelurahan di Jakarta Selatan.

Sebelumnya, program dana kelurahan ini mendapatkan kritikan tajam dari Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Program dana kelurahan yang baru diluncurkan menjelang pemilu mendulang sanksi pada diri Hidayat.

“Jangan hanya APBN-nya dipakai untuk kemudian dinaikkan begitu rupa menjelang pemilu. Harusnya dana desa sangat penting, dana kelurahan sangat penting, dan karenanya harusnya diberikan payung hukum yang kuat semenjak tahun pertama menjadi presiden,” ujar Hidayat Nur Wahid, Senin (22/10/2018), seperti dilansir dari Tirto.id.

Baca Juga: Disuruh Susi Belajar, Sandi: Woles Ajalah, Jangan Marah-marah!

Hidayat juga menganggap bahwa penggunaan biaya ABPN sebagai sarana untuk mendekati masyarakat adahal hal yang tak adil. Menurut Hidayat hal tersebut hanya akan menguntungkan calon presiden petahana.

“Rakyat yang sudah rasional barangkali justru menilai, ini (kebijakan dana kelurahan) adalah salah satu tindakan yang harusnya dihindari,” tutur Hidayat Nur Wahid.


Penulis: Swara Mardika
Editor: Swara Mardika

Loading...