Penjelasan Akademisi Terkait Revisi UU KPK - JPNN.com

Kantor KPK. ILUSTRASI. Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA – Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Johanis Tanak, terang-terangan menuding lembaga antirasuah itu menyalahi aturan dalam hal penyadapan terhadap seseorang.

“Ini ditunggu-tunggu, disadap kapan ada penyerahan suatu barang baru ditangkap. Teori hukum yang saya ketahui, ini perbuatan yang salah,” kata Johanis.

Pernyataan itu disampaikan jaksa karir tersebut ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai Capim KPK, di Komisi III DPR, Kamis (12/9).

“Seseorang yang mengetahui suatu peristiwa pidana seharusnya melaporkan itu, bukan membiarkan kemudian menangkap,” tegas mantan kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah ini.

Penyadapan di KPK selama ini kerap mendapat kritik utamanya dari para politikus di Senayan. Bahkan dalam usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang kembali diusulkan dewan, terdapat klausul bahwa penyadapan di lembaga antirasuah itu ke depan harus seizin dewan pengawas KPK. (fat/jpnn)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.