KABUPATEN – Sidang gugatan Pemerintah Kabupaten Malang kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) RI kembali digelar kemarin (18/7).

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tersebut dilaksanakan dengan acara pembacaan duplik dari tergugat. Di mana pihak tergugat II intervensi 1, yakni Pemerintah Kota Malang, dan tergugat II intervensi 2, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang.

Kepala Bagian Hukum Kabupaten Malang Prasetyaning Arum menuturkan bahwa agenda sidang kemarin adalah jawaban tergugat atas penguatan dalil gugatan penggugat atau replik.

Dalam hal ini, Pemkab Malang diwakilkan oleh kasubag bagian hukum setda Kabupaten Malang. ”Sesuai dengan agenda persidangan, kami hanya menghadiri (sidang),” kata perempuan yang akrab disapa Arum tersebut kemarin.

Untuk agenda selanjutnya, Arum menyampaikan bahwa sidang akan kembali digelar pada 25 Juli dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat. ”Minggu depan masih pembuktian dokumen (penggugat),” ujar Arum.

Soal tim hukum, dia melanjutkan, pihaknya masih mengandalkan tim hukum dari internal pemkab. Namun, proses hukum tersebut diperkirakan butuh waktu lima bulan sampai putusan.

Perlu diketahui, proses hukum ini berjalan sejak Mei lalu dan bakal berakhir sekitar Oktober. ”Doakan cepat selesai dan yang terbaik untuk Pemkab Malang,” terangnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkot Malang melalui Kabag Humas Pemkot Malang Nur Widianto menyatakan, pihaknya mengutus staf bagian hukum dalam sidang. ”Kami menyampaikan duplik agendanya,” terangnya.

Pada intinya, masih kata dia, duplik yang disampaikan Pemkot Malang ke PTUN menjelaskan bahwa penertiban surat izin pemanfaatan air (SIPA) sebagai objek sengketa, sudah prosedural dan sesuai peraturan perundang-undangan. ”Intinya, kami sampaikan sudah prosedural dan sesuai aturan. Pekan depan masih pembuktian,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada tiga poin gugatan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Malang yang diwakili oleh Wakil Bupati Malang.

Ketiganya tercatat dengan nomor register 94/G/2019/PTUN.JKT; 95/G/2019/PTUN.JKT; dan 96/G/2019/PTUN.JKT. Gugatan Pemerintah Kabupaten Malang terdaftar di PTUN per tanggal 13 Mei 2019 lalu dengan tergugat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

Gugatan yang diajukan atas nama Plt Bupati Malang H.M. Sanusi berisi tuntutan atas kesalahan dalam surat edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) RI nomor SA.02.03-Mn/253.

Dalam surat yang dilayangkan pada 6 Februari lalu ini terdapat kesalahan terkait dengan dengan surat izin pemanfaatan air (SIPA) kepada PDAM Kota Malang.

Di dalam SE tersebut disebutkan bahwa wilayah Sumber Mata Air Wendit berada di wilayah Kota Malang. Termasuk juga persoalan izin lingkungan dari balai besar yang nyatanya belum pernah dikeluarkan rekomendasinya oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang dan mengetahui warga sekitar. Atas kesalahan ini, Pemerintah Kabupaten Malang meminta agar SIPA yang kini dipegang oleh Pemkot Malang dikembalikan kepada Pemkab Malang. 

Pewarta : Farik Fajarwati, Fajrus Shidiq
Copy Editor : Dwi Lindawati
Penyunting : Imam Nasrodin

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.