BPK: Dana Desa Belum Maksimal, Masyarakat Desa Masih Kaget
Anggota V Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara (Pipit Anggraeni)

MALANGTODAY.NET – Dana Desa yang dikhususkan untuk meningkatkan pembangunan masyarakat desa memang terus digerakkan pemerintah Indonesia. Namun sayangnya, sebagian besar pedesaan yang mendapat dana segar itu masih terkaget-kaget, dan belum memaksimalkan dana tersebut dalam pembangunan.

Anggota V Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, sejauh ini untuk wilayah Jawa Timur memang belum ditemukan adanya kasus penyelewengan dari penggunaan dana desa tersebut. Namun secara nasional, beberapa kasus yang nampaknya membuat dana hanya digunakan oleh kepala desa.

“Semua bukan karena ada penyelewengan secara sengaja, tapi memang mereka masih kaget, dan tidak tahu bagaimana mempertanggungjawabkannya,” terangnya, Sabtu (4/3).

Itu sebabnya, tambah Moermahadi, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan pengawasan secara intens kepada Kabupaten. Sebab penyaluran dana dapat dilihat dari pendataan yang ada di tiap kabupaten.

Pertanggungjawaban terkait dengan laporan keuangan dalam realisasi anggara dan daftar inventaris ketika sudah berwujud bangunan harus jelas. Maka perlu dilakukan pendampingan kepada setiap desa agar dapat menggunakan dengan benar.

Sementara terkait dana yang digelontorkan, tambahnya, juga tergantung dengan masing-masing daerah. Dicontohkannya untuk Kabupaten Malang misalnya, yang saat ini dana desa tak hanya disuntik oleh APBN, melainkan juga APBD.

“Jadi di Kabupaten Malang bisa mencapai Rp 1 Miliar, kalau secara nasional rata-raya Rp 700 juta,” pungkasnya.

Berikan tanggapan Anda

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here