Boediono Berinisiatif Jelaskan Kasus BLBI ke KPK Lebih Awal - JPNN.COM

jpnn.com, JAKARTA – Para pegawai KPK akan berubah status menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara), menyusul disahkannya revisi UU yang mengatur lembaga antirasuah itu.

Terkait perubahan itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyinggung independensi lembaga tersebut.

“KPK juga tidak alergi untuk status kepegawaiannya tetapi salah satu ciri dari lembaga independen itu adalah kemandirian dari segi sumberdaya manusia. Itu bukan kata-kata saya tetapi itu kata-kata di dalam ‘Jakarta Statement on Principles of Anti-Corruption Agencies’ yang biasa disebut ‘Jakarta Principles’,” kata Syarif di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/9).

Ia menyatakan bahwa tidak bisa serta merta nantinya status kepegawaian KPK dikonversi ke dalam ASN.

“Bahwa di KPK itu status kepegawaiannya bukan satu, jadi kalau mau dikonversi tidak bisa serta merta karena di KPK itu ada pegawai tetap KPK, ada pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK, dan ada pegawai tidak tetap di KPK,” ucap Syarif.

Oleh karena itu, lanjut dia, jika nantinya memang tidak bisa terelakkan bahwa status kepegawaian KPK harus dikonversi ke dalam ASN, maka KPK harus tetap mengontrol dalam proses rekrutmen, promosi, dan mutasi.

“Kalau mengonversi ke ASN perlu waktu juga. Oleh karena itu, kami berharap nanti kalau pun ini tidak bisa terelakkan harus dikonversi ke dalam ASN, maka kami berharap proses rekrutmen, pelatihan, promosi, mutasi, demosi harus tetap di dalam kontrol KPK karena kalau sudah dikontrol di luar KPK akan gampang dicabut,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa sampai saat ini pegawai KPK tetap bekerja seperti biasa. Selain itu, kata dia, proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan juga tetap berjalan di KPK.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.