Investasi perumahan di Kabupaten Malang melaju bak roket. Melesat cepat. Data yang dikantongi dinas perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya (DPKPCK), dalam satu bulan sejak Januari 2019, rata-rata ada 50 permohonan izin keterangan rencana kota (KRK). Sementara itu, jumlah pengembang pada medio 2014–2018, mencapai 599 pengusaha.

……………………………..

 

Dibukanya keran pengembangan properti di Kabupaten Malang benar-benar menjadi kesempatan emas bagi para investor. Apalagi setelah beroperasinya tol Malang–Pandaan. Gelombang pengusaha yang masuk ke wilayah ini semakin banyak.

”Beberapa tahun terakhir, tren pembangunan perumahan di kabupaten naik. Ini karena pemerintah daerah telah membuka kesempatan bagi para pengusaha,” ujar Kepala DPKPCK Kabupaten Dr Ir Wahyu Hidayat MM.

Hal tersebut, lanjutnya, ditunjang dengan kondisi Kota Malang yang semakin penuh, ditambah mahalnya harga lahan plus ketersediaan terbatas. ”Aksesibilitas ke Kabupaten Malang yang semakin mudah juga menjadi pertimbangan utama,” kata dia.

”Sekarang, bukan hanya warga kota yang melirik bermukim di kabupaten, luar Malang seperti Surabaya juga banyak,” terang Wahyu.

Dosen planologi ITN Malang itu membeberkan, di tahun 2019 saja, tepatnya sejak Januari, rata-rata tiap bulan ada 50 pengajuan keterangan rencana kota (KRK). Jika dikalkulasi hingga September, maka ada 450 pengajuan.

Dan itu, tidak semuanya dikabulkan. Karena banyak yang akan membangun di atas lahan sawah. ”Dari 50 pengajuan KRK tiap bulan, 10 di antaranya kami tolak karena lahan sawah,” ungkapnya.

Dari sekian banyak pengajuan tersebut, tidak hanya membidik Kepanjen sebagai ibu kota kabupaten. Juga tidak lagi terpaku di daerah perbatasan. Misalnya Lawang dan Singosari.

Tapi juga Tumpang, Pakis, Bululawang, bahkan Gondanglegi. Terlebih nanti akses tol bakal tersambung hingga Kepanjen.

Sayangnya, peraturan daerah (perda) tata ruang yang ada saat ini belum mendukung perkembangan tinggi ini. Bahkan, tidak bisa mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. ”Sebagai solusi, kami akhirnya membuat percepatan rencana detail tata ruang kota (RDTRK). Ada empat kawasan yang menjadi prioritas,” terang Wahyu.

Yakni Pakis, Singosari, Lawang, serta Karangploso. Untuk Singosari dan Pakis, revisi RDTRK tinggal menunggu teken gubernur Jatim. Sementara, Lawang dan Karangploso, akhir bulan nanti dijadwalkan paparan ke menteri. Selain itu, ada daerah lain yang juga masuk dalam evaluasi adalah Kepanjen, Poncokusumo, dan Turen.

Wilayah lainnya lagi, terjabarkan dalam revisi perda rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). ”Proses revisi berjalan, pembangunan juga terus bergerak. Untuk menyiasatinya, kami menggunakan aturan tata ruang di atasnya,” tandas Wahyu.

Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Nenny Fitri

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.