5 Kebijakan Anies-Sandi yang Jadi Sorotan, No. 4 Bukti Tidak Selalu Kontroversial
Anies-Sandi@http://bprofitfutures.com

MALANGTODAY.NET – Sudah sembilan bulan lebih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Keduanya kembali menjadi perbincangan hangat usai mengubah berbagai penataan kota dan menerapkan berbagai kebijakan baru.

Dari beberapa kebijakan yang ada berikut ini MalangTODAY telah merangkum tujuh kebijakan Anies-Sandi yang menjadi sorotan, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang belum jelas nasibnya.

  1. Rumah DP Rp 0
Ilustrasi rumah DP 0 rupiah@http://radaronline.id

Program ini adalah kebijakan yang paling ramai diperbincangkan pada awal penyusunan program kerja pasangan ini. Pasalnya program rumah DP Rp 0 ini dinilai sebagai program kerja yang sangat sulit untuk diwujudkan.

Harapan akan rumah  tapak dalam program ini nyatanya harus kandas karena rumah yang disediakan adalah rumah susun yang berupa bangunan vertikal. Tidak hanya itu, Pergub yang mengatur program ini juga belum menemukan kejelasan. Padahal proses perundingannya sudah dilaksanakan sejak Januari lalu.

  1. Penggunaan Monas
Ilustrasi penggunaan Monas@kompas.com

Monumen nasional (Monas) dapat kembali digunakan untuk acara keagamaan merupakan salah satu janji Anies-Sandi yang diwujudkan untuk warga Kota Jakarta. Selama pemerintahan Ahok-Djarot Monas diketahui tidak diperbolehkan digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan keagamaan.

Larangan tersebut juga tertuang dalam Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta, yang menyatakan bahwa kawasan Monas merupakan zona netral.

  1. Penutupan Alexis
Penutupan Alexis@pinterpolitik.com

Anies dan Sandi resmi menutup tempat hiburan malam yang terletak di lantai tujuh Hotel Alexis. Tempat tersebut diduga sebagai tempat prostitusi. Melalui Pergub nomor 18 tahun 2018 yang dibentuk oleh Anies, perusahaan yang bergerak dibidang pariwisata itu berhasil ditutup.

  1. Membangun Kampung yang Telah Digusur
Kampung Aquarium Taufik/Okezone

Kebijakan satu ini adalah bentuk kebijakan lain yang bertentangan dengan kebijakan yang berlaku di masa pemerintahan Ahok-Djarot. Kebijakan ini adalah program yang dijanjikan Anies-Sandi kepada warga yang rumahnya digusur selama masa kepemimpinan sebelumnya.

Salah satu kampung yang rencananya akan kembali di bangun adalah Kampung Aquarium. Kampung ini digusur pada 11 april 2016 dengan menurunkan 4.000 personel Satpol PP DKI Jakarta. Sebanyak 5.726 keluarga dan 5.379 unit usaha terkena dampak penggusuran tersebut.

  1. Penjualan Saham PT Delta
Baca Juga  Panas! Ketua DPRD DKI Sindir Anies Baswedan Soal Tanah Abang
Ilustarsi kebijakan Anies-Sandi (Istimewa)

PT Delta Djakarta merupakan prerusahaan bir terbesar di Indonesia. setelah delapan bulan dilantik Anies dan Sandi memutuskan untuk menjual saham PT Delta Djakarta. Keutusan ini sangat disayangkan oleh beberapa anggota DPRD DKI Jakarta yang merasa perusahaan tersebut menyumbang cukup banyak pemasukkan untuk daerah DKI.


Penulis : Kistin Septiyani
Editor  : Endra Kurniawan