KOTA BATU – Kedisiplinan      Pemkot dan DPRD Kota Batu dalam membuat produk hukum sepertinya perlu ditingkatkan lagi.

Pasalnya hingga kini masih ada beberapa rancangan peraturan daerah (ranperda) yang belum tersentuh. Dari data yang didapat koran ini, tercatat ada 21 usulan ranperda di tahun ini. Sayangnya hingga saat ini, baru 5 perda saja yang sudah disahkan.

Dari total sisa 16 ranperda, Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Batu Katarina Dian Nefiningtyas menyebut ada dua perda yang mendesak dan harus segera disahkan. ”Dua perda itu adalah perda RTRW dan perda pajak daerah,” kata dia.

Mengapa dua perda tersebut harus segera disahkan? Politikus Gerindra itu menyebut jika kondisi di kawasan zona merah, kuning, dan hijau di Kota Batu selama ini masih belum sesuai.

Dia juga menyebut masih banyak bangunan yang belum memenuhi ketentuan RTRW. ”Kedua pihak (pemkot dan DPRD) masih minim koordinasi, padahal perda ini sangat penting untuk segera disahkan,” imbuhnya.

Dia juga menyebut bila beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) masih belum responsif terhadap rencana perda RTRW tersebut. Di sisi lain, dia juga menilai beberapa anggota dewan yang lamban dalam menanggapi usulan.

”Dari wali kota sudah mewanti-wanti. Tapi ya karena kinerja para bawahannya yang kurang maksimal terkait penegakan perda ini,” paparnya. Hingga saat ini, Katarina menyebut bila proses eksekusi perda itu masih mencapai 50 persen saja.

Dia menyebut ada beberapa kajian yang dinilai lamban. Bila kondisi itu dibiarkan berlarut-larut, dia khawatir pembangunan di Kota Batu bakal lebih sulit dikontrol.

”Ya sekarang bayangkan saja ada investor masuk, sementara perdanya belum ada, dan dibiarkan berdiri bangunan tersebut. Itu kan menjadi hal yang patut dipertanyakan,” kata dia.

Terpisah, Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Perda RTRW Kota Batu Saihul Anam membantah bila hasil kajian produk hukum itu baru berjalan 50 persen. ”Tidak benar itu. Sekarang sudah 80 persen (proses) kajiannya. Ya idealnya kan harus sampai 85 persen kesesuaiannya,” kata dia.

Dia juga menegaskan jika Perda RTRW Kota Batu yang lama, yakni Perda Nomor 7 Tahun 2011 memang perlu ditinjau kembali.

Peninjauan itu didasarkan atas arahan menteri agraria dan tata ruang, serta kepala BPN pusat. Di sisi lain, Saihul juga menjabarkan beberapa kendala yang dihadapi pihaknya dalam merampungkan produk hukum itu. Salah satunya berkaitan dengan dinamika di lapangan.

”Kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan berbagai macam wisata, itu jadi dinamika. Istilahnya antara kepentingan masyarakat, investor, dan pemerintah masih belum saling mengalah,” pungkasnya.

Pewarta : Miftahul Huda
Copy Editor : Amalia Safitri
Penyunting : Bayu Mulya

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.