KPK Pertimbangkan Penerapan Pidana Korporasi di Kasus BLBI
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi @MalangTODAY/Istimewa

MALANGTODAY.NET – Sekretaris Patrialis Akbar, Prana Patrayoga Adiputra dipanggil oleh KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Patrialis untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi suap, terkait permohonan uji materi perkara di Mahkamah Konstitusi.

Kepada Antara (13/3) Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan bahwa, “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Basuki Hariman.”

Basuki Hariman sendiri merupakan Direktur Utama CV Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama dimana dalam perkara ini yang bersangkutan diduga memberikan suap kepada mantan hakim konstitusi Patrialis Akbar.

Patrialis ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena, diduga
menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura (sekitar Rp2,1 miliar) dari Direktur Utama CV Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama Basuki Hariman, agar permohonan uji materil Perkara No 129/PUU-XIII/2015 tentang UU Nomor 41 Tahun 2014
Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dikabulkan Mahkamah Konstitusi.

Patrialis bersama dengan orang kepercayaannya, Kamaludin, disangkakan pasal 12 huruf c atau pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana diubah UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama seumur hidup atau 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Tersangka pemberi suap adalah Basuki dan sekretarisnya, Ng Fenny, yang disangkakan pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling kecil Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta.

‪Sebelumnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Kamis (16/2) telah memutuskan hakim konstitusi Patrialis Akbar melakukan pelanggaran berat dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.‬

Berikan tanggapan Anda

Komentar Anda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here