Tiongkok dan Kembalinya Tirani Mao dalam Wujud Xi Jinping
Potret Presiden China Xi Jinping dan pemimpin komunis Mao Zedong (Istimewa)

MALANGTODAY.NET– Minggu Lalu, pada tanggal 11 Maret 2018, Parlemen Tiongkok telah resmi memberikan persetujuan mengenai pencabutan pasal pada konstitusi negara yang membatasi masa jabatan Presiden Republik Rakyat Tiongkok yang hanya 2 periode dalam 10 tahun.

Dilansir dari BBC, keputusan pencabutan dinilai sebagai keputusan politik yang dapat memberikan kemungkinan untuk Presiden Menjabat saat ini Xi Jinping bisa menjadi Presiden Tiongkok seumur hidup.

Persetujuan pencabutan pasal terhadap undang undang ini disahkan Kongres Rakyat Nasional Tiongkok pada hari Minggu 11 Maret 2018 kemarin.

Baca Juga: Meski Ditutup Saat Nyepi, Wisatawan Bisa Nikmati Gunung Bromo dengan Cara Ini!

Dari hasil kongres, 2964 suara menyetujui keputusan ini, 3 orang abstain (menjauhkan diri, red) dan hanya 2 yang menolak perubahan peraturan ini.

Dengan hasil ini, dipastikan Presiden saat ini, Xi Jinping akan tetap dimungkinkan dan bisa menjabat meski masa jabatannya berakhir nanti 2023.

Kongres Nasional Rakyat (National People’s Congress/NPC) Tiongkok (Istimewa)

Sementara itu, berdasarkan pantauan MalangTODAY dari beberapa media internasional lainnya, identitas dari perwakilan di kongres yang menolak keputusan ini masih menjadi misteri dan tidak dibeberkan ke publik.

Jumlah suara yang tidak setuju dengan keputusan yang memungkinkan Presiden Xi Jinping untuk tetap berkuasa sepanjang hayat ini, sangat minim dibandingkan ribuan suara yang setuju mengubah konstitusi tersebut

Adalah delegasi dari provinsi Hubei bernama Yuan Weixia, menyatakan sangat senang menjadi salah satu bagian momen bersejarah ini dan tidak berfikir dua kali untuk mendukung Xi Jinping.

“Presiden Xi Jinping mampu menunjukkan kemajuan yang benar dalam pertumbuhan Tiongkok, dan jika kita telah dalam jalan yang benar mengapa kita harus merubahnya.  Kita membutuhkan pemimpin kuat yang mampu tetap memimpin Tiongkok seperti sekarang?”, kaata Yuan Weixia seperti dilansir dari BBC, sesaat sebelum memasukkan kertas suara ke kotak duara di Aula Besar Gedung Parlement Tiongkok.

Senada dengan Yuan, Mayisifu seorang anggota parlemen dari perwakilan minoritas Provinsi Qinghai mengatakan, keputusan ini adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk terus maju di arah yang benar.

Baca Juga: Yuk, Belanja Bunga dan Burung di Pasar Legendaris Kota Malang!

Akan Terulang, Era Mao Zedong yang Terkenal Tiran

Baca Juga  Sidang Kedua BPUPKI: Cikal Bakal UUD 1945 dan Peranan Jepang
Adolf Hitler, Stalin , dan Soekarno@Kolase/MalangTODAY

Keputusan yang dinilai sangat kontroversial dan mengulang sejarah seperti pada era Mao ini, ditentang segelintir perwakilan parlemen karena dikhawatirkan menenggelamkan Tiongkok ke pergolakan politik yang diktator layaknya pada zaman Mao.

Masa kelam Tiongkok pada zaman itu mengakibatkan keluarnya keputusan konstitusi tahun 1982 yang saat ini dicabut

Li Datong, seorang pensiunan editor surat kabar Tiongkok yang menjadi suara paling vokal dan representasi oposisi liberal yang sangat keras terhadap kekuasan Xi Jinljng.” Keputusan ini akan menghancurkan negara dan rakyat tiongkok. Saya tidak akam diam saja, saya akan menyuarakan bahwa ada kelompok-kelompok dan orang-orang yang menentang keputusan ini!,” ujar Li.

Li sangat marah pada hasil voting di parlemen yang berlangsung Minggu 11 Maret 2018 tersebut. “Lebih dari 2000 anggota parlemen akan membawa kita kembali ke zaman Mao, mereka tak lebih layaknya boneka. Apakah, tak seorangpun yang berani menyuarakan referendum? Tentu saja tidak, sambung Li.

“Saya tidak bisa berheti untuk marah ketika memikirkan hal ini, dan tidak bisa menghentikan kata-kata buruk yang keluar dari mulut saya terkait keputusan ini, ujar Li seperti dikutip dari BBC.

Keputusan ini, yang memuluskan langkah Xi Jinping menjadi dan menjabat layaknya seorang kaisar, merupakan perkembangan sejarah perpolitikan Tiongkok yang paling kontroversial setelah era Mao.

Baca Juga: Dinas Kesehatan Kota Malang Himbau Gunakan KIA Sebagai Prasyarat Masuk Sekolah

Sejarah membukukan, tak seorang pun, baik pemimpin politik maupun pemimpin negara yang menahbiskan dirinya menjadi seorang penguasa seumur hidup baik secara hak dan sistem negara monarki, atau secara konstitusional di dunia ini mampu membuat perubahan yang baik dan berhasil mewujudkan idealisme ideologi mereka dalam visi misi politiknya.

Beberapa tokoh kepala negara dan kepala pemerintahan terbukti mendapatkan tentangan melalui kudeta, digulingkan dari kekuasannya secara paksa atau mati ditangan lawan politik mereka.

Mulai zaman Adolf Hitler melalui Partai Nazi di Reich ketiga Jerman, Stalin di Uni Soviet bahkan sejarah Indonesia mencatat. Melalui Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 tanggal 18 Mei 1963 mengenai pengangkatan Ir. Soekarno menjadi Presiden Seumur Hidup. Presiden sekaligus tokoh proklamasi NKRI yang saat itu dijuluki “The Most Trouble Maker from Asia” oleh para jurnalis barat yang kontra Bung Karno.

Loading...